PTS Diingatkan Waspadai Praktik Ijazah Tidak Sah dan Perkuat Integritas Akademik

Ringkasan Berita:

• Prof Najib memperingatkan maraknya gelar tanpa proses belajar dan praktik ijazah yang sah dokumen namun tidak sah akademik.
• Ia dorong penguatan riset, tata kelola berintegritas, serta mutu internal yang tidak hanya mengandalkan akreditasi.
• Najib mendorong kolaborasi PTS–industri, pengurangan masa tunggu kerja, dan konsolidasi kampus di tengah jumlah PTS yang terlalu banyak.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Dr Mukhamad Najib, S.T.P., M.M., menegaskan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, namun saat ini menghadapi tantangan serius terkait mutu, tata kelola dan integritas akademik. 

Hal itu disampaikan dalam Sarasehan “Transformasi Badan Penyelenggara dan PTS Menuju PTS Unggul Berkelas Dunia” di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (18/11/2025).

Peringatan soal Ijazah Sah Dokumen Namun Tidak Sah Akademik

Dalam pemaparannya, Prof Najib menyoroti fenomena masyarakat yang menginginkan gelar akademik tanpa melalui proses pembelajaran yang benar. 

Kondisi tersebut, dinilai membuka peluang terjadinya praktik pemberian ijazah yang sah secara dokumen, tetapi tidak sah secara akademik.

“Kita berada di tengah masyarakat yang senang punya gelar, tapi tidak senang belajar. Karena ada permintaan seperti itu, ada perguruan tinggi yang tergoda memberi ijazah tanpa pembelajaran. Ijazannya asli, tapi sebenarnya palsu,” tegasnya.

Prof Najib menilai, praktik semacam ini sebagai bentuk kepalsuan yang harus diperangi oleh penyelenggara yayasan dan pimpinan PTS, karena merusak ekosistem pendidikan tinggi nasional.

Pendidikan Tinggi Harus Hasilkan Riset yang Relevan

Prof Najib juga menekankan, bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertugas melahirkan lulusan, tetapi turut menghasilkan riset yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan industri.

“Riset jangan hanya menjadi laporan publikasi. Kami ingin inovasi dari kampus menyelesaikan persoalan nyata dan berkontribusi pada industrialisasi,” ujarnya.

Tata Kelola Berintegritas dan Mutu Internal Jadi Kunci

Doktor bidang Business & Management dari University of Tokyo ini menambahkan, bahwa penguatan tata kelola yang berintegritas sangat penting. 

Menurutnya, akreditasi eksternal tidak selalu mampu menangkap persoalan internal kampus.

“Akreditasi datang lima tahun sekali. Yang paling tahu mutu pembelajaran adalah perguruan tingginya sendiri. Karena itu tata kelola yang berintegritas menjadi sangat penting,” jelas Prof Najib.

Dorong Kolaborasi Kampus–Industri dan Pengurangan Masa Tunggu Kerja

Prof Najib juga mendorong PTS memperkuat kerja sama dengan industri, agar mahasiswa tidak mengalami masa tunggu kerja yang panjang. 

Ia berharap mahasiswa semester akhir bisa mulai melamar pekerjaan.

“Kalau syarat melamar harus ijazah, lulusan kita akan menunggu lama. Idealnya semester akhir sudah bisa ikut rekrutmen sehingga masa tunggunya nol,” tutur Prof Najib.

Konsolidasi PTS Didorong di Tengah Jumlah Kampus yang Terlalu Banyak

Indonesia memiliki sekitar 4.400 perguruan tinggi dan lebih dari 34 ribu program studi. 

Prof Najib menyebut, angka tersebut terlalu besar sehingga tidak semuanya mampu bertahan secara operasional. 

Karena itu, ia mendorong konsolidasi dan kolaborasi antar-PTS agar tidak saling berebut calon mahasiswa.

“Masih ada lebih dari 3 juta lulusan SMA yang belum kuliah,” ujarnya.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Transformasi PTS

Prof Najib memastikan, pemerintah terus mendorong transformasi PTS agar semakin kuat, bermutu dan berkelanjutan.

“Kami ingin PTS semakin kuat, bermutu, dan yang paling penting berkelanjutan. Kita semua punya misi yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

Sarasehan ini juga menghadirkan Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur, Prof Dr Dyah Sawitri, S.E., M.M., dan Ketua Umum ABPPTSI, Prof Dr Thomas Suyatno, sebagai pemateri.