Awas Prostitusi Menggeliat Lagi Via Platform Digital, Legislator Surabaya Minta Penindakan Tegas

Ringkasan Berita:

• Komisi A DPRD Surabaya memperingatkan potensi munculnya kembali praktik-praktik prostitusi di Surabaya pasca penutupan gang Dolly dan Moroseneng.
• Satpol PP Surabaya diminta bertindak tegas atas praktik prostitusi berkedok tempat pijat, warung atau menggunakan platform digital.
• Tahun ini sudah ada dua penindakan atas praktik prostitusi di gang Dolly dan Moroseneng, yang membuktikan bahwa praktik gelap itu belum sepenuhnya hilang.

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kota Surabaya belum bebas dari praktik prostitusi meski belakangan seperti gerakan bawah tanah berbasis digital.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko pun mengingatkan maraknya prostitusi terselubung. Keberadaannya memang tidak terlihat tetapi dirasakan dengan platform digital sebagai medianya.

Yona mengaku khawatir atas maraknya praktik prostitusi terselubung di berbagai titik di Kota Pahlawan. Kondisi ini dinilainya mengancam moral generasi muda dan mencederai reputasi Surabaya.

Apalagi kota ini pernah terkenal karena berhasil menutup kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, Dolly.

“Kami berulangkali mengingatkan Pemkot Surabaya melalui Satpol PP serta Bapemkesra yang menaungi lurah dan camat untuk tegas melakukan tindakan jika ada tempat-tempat yang ditengarai digunakan sebagai lokasi prostitusi,” ujar Yona, Senin (17/11/2025).

Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini menjelaskan bahwa praktik prostitusi kini muncul dalam banyak bentuk, baik konvensional maupun berbasis digital.

Cak Yebe menyebut sejumlah titik yang masih beroperasi meski sudah sering ditertibkan, termasuk kawasan Moroseneng, yang pada Oktober 2025 dilaporkan masih memerlukan patroli intensif oleh Satpol PP Kecamatan Benowo dari pukul 23.00 hingga 04.00 WIB setiap hari. 

“Termasuk tempat-tempat pijat tradisional berizin Pelayanan Kesehatan Tradisional dan penginapan yang diduga dipakai untuk layanan prostitusi online,” jelasnya.

Gang Dolly dan Moroseneng

Selain Moroseneng, kawasan eks lokalisasi Dolly juga kembali menjadi fokus penggerebekan pada 16 November 2025.

Di sana, petugas mengamankan dua pekerja seks komersial (PSK) dan dua mucikari di sekitar Gang Dolly Putat Jaya Timur III B. 

Selain itu, Cak Yebe menyebut masih banyak lokasi rumah kos dan wisma yang meskipun tertutup secara formal, tetap diduga digunakan untuk aktivitas prostitusi terselubung.

Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menyebut bahwa beberapa regulasi jelas mengatur sanksi terhadap aktivitas tersebut, mulai dari Pasal 296 KUHP (pidana hingga 1 tahun 4 bulan).

Pasal 506 KUHP (kurungan hingga 1 tahun), UU ITE (hingga 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar), serta UU TPPO (penjara 3–15 tahun dan denda Rp 120–600 juta).

“Maraknya praktik prostitusi terselubung baik konvensional maupun melalui platform digital jelas melanggar regulasi,” tegasnya.

Menurut Cak Yebe, Surabaya sebagai kota besar memang rentan aktivitas prostitusi, tetapi ia menegaskan bahwa situasi ini harus dijawab dengan langkah konsisten dari seluruh perangkat pemerintahan serta dukungan masyarakat.

“Dibutuhkan kesadaran, komitmen, dan konsistensi semua pihak untuk bersama-sama menciptakan Surabaya bersih dari prostitusi. Tanpa itu semua pasti akan sia-sia,” ujar Cak Yebe.

Apalagi, kata dia, prostitusi membawa dampak besar terhadap moral generasi muda dan wajah kota Surabaya secara keseluruhan. 

Ia mengingatkan penutupan Dolly pada era Tri Rismaharini sebagai simbol penting keberhasilan Kota Pahlawan menjaga marwahnya.

“Dampak besar prostitusi adalah merusak moral generasi muda dan citra kota Surabaya. Penutupan Dolly dulu menjadi prestasi yang mengakhiri label Surabaya sebagai kota dengan wisata esek-esek terbesar di Indonesia,” katanya.  ******