Progres Gebrakan Menkeu Purbaya Guyur Rp 200 T ke 6 Bank Nasional, Kini Malah Tambah Rp 76 Triliun

Bhima menyebut beberapa contoh, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menurutnya masih memiliki serapan rendah dan risiko besar.

Meski menuai pro dan kontra, pemerintah tetap melanjutkan strategi penempatan dana.

Pada 10 November 2025, Purbaya kembali menambah suplai likuiditas sebesar Rp 76 triliun. 

Tambahan ini dibagikan kepada Bank Mandiri, BRI, BNI (masing-masing menerima Rp 25 triliun) serta Bank Jakarta yang memperoleh Rp 1 triliun.

Melansir dari Kompas.com, menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi jangka pendek sekaligus memacu penyaluran kredit produktif.

Data per 22 Oktober 2025 menunjukkan bahwa sekitar lima minggu setelah penempatan dana, perbankan telah menyalurkan 85 persen dari total dana, atau sekitar Rp 167,6 triliun.

Tingginya penyerapan tersebut terjadi karena dana pemerintah dipatok dengan bunga yang relatif rendah (3,8 persen), atau sekitar 80 persen dari suku bunga kebijakan BI, menjadikannya sumber pendanaan yang jauh lebih murah bagi bank.

Gebrakan Menkeu Purbaya Guyur Rp 200 Triliun

Sebelumnya, Menkeu Purbaya jelaskan dana Rp 200 triliun akan disalurkan ke perbankan untuk dorong ekonomi, dengan larangan tegas membeli Surat Utang Negara (SUN)

“Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurannya terserah bank, tetapi bukan untuk membeli SUN lagi,” jelasnya.

Purbaya juga meminta BI agar tidak menyerap dana tersebut sehingga uang benar-benar beredar di sistem ekonomi.

“Jadi, uangnya betul-betul ada dalam sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan,” tambah dia.

Purbaya menilai kebijakan ini aman dari inflasi, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih 5 persen jauh di bawah ambang batas.

“Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, seharusnya tidak memicu kenaikan harga signifikan,” katanya.

Sejak krisis keuangan, Indonesia belum pernah mencatat pertumbuhan di atas 6,5 persen.

Artinya, ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat masih terbuka tanpa menimbulkan risiko inflasi berlebihan.