Blak-blakan Akui Banyak Kapolres dan Kapolsek Kenerja Belum Optimal, Ini Sosok Komjen Dedi Prasetyo

Ringkasan Berita:

• Polri menemukan mayoritas Kapolsek dan sejumlah Kapolres serta Direskrim masuk kategori under performance.
• Banyaknya lulusan PAG yang menduduki posisi strategis menjadi salah satu faktor penyebab kinerja rendah.
• Kapolri memerintahkan evaluasi menyeluruh, termasuk perbaikan pola rekrutmen dan pendidikan Polri.

SURYA.co.id - Inilah sosok Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang berani akui banyak Kapolres hingga Kapolsek memiliki kinerja belum optimal.

Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa masih banyak pimpinan kepolisian di tingkat sektor hingga resor yang belum menunjukkan performa memadai.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dan jajaran penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025).

Dalam forum tersebut, Dedi memaparkan hasil evaluasi internal Polri yang menunjukkan bahwa sebagian besar Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) belum mencapai standar yang diharapkan.

“Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (Pendidikan Alih Golongan),” kata Dedi dalam rapat, melansir dari Tribunnews.

Evaluasi serupa juga dilakukan pada tingkat kepemimpinan Kepolisian Resor (Kapolres). Dari 440 Kapolres yang telah menjalani assessment, Polri menemukan 36 perwira yang dinilai belum mampu memenuhi target kinerja.

"Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment 36 Kapolres kami under performance. Ini catatan kami, dari kami harus melakukan perbaikan," ujar Dedi.

Tak hanya itu, problem kinerja juga muncul di lini reserse kriminal. Dari total 47 Direktur Reserse Kriminal (Direskrim), Polri mencatat ada 15 pejabat yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.

“Demikian juga di Reskrim. Dari 47 Dir Reskrim yang sudah konsen, 15 under performance,” ucapnya.

Dedi menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan langkah perbaikan menyeluruh, terutama terkait pola rekrutmen dan pendidikan anggota Polri.

“Kalau misalkan direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggota kepolisian yang baik. Pola-pola ini yang sedang dilakukan oleh asisten SDM,” ujar Dedi.

Di sisi lain, RDP tersebut turut membahas agenda strategis untuk memperkuat reformasi hukum di Indonesia.

Rangkaian pembahasan ini akan berujung pada pembentukan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath, menyebut bahwa meskipun sudah 27 tahun berlalu sejak reformasi 1998, persoalan mendasar terkait penegakan hukum dan independensi lembaga peradilan masih menjadi tantangan.

"27 tahun berlalu sejak momentum reformasi 1998, terkait supremasi hukum, dan independensi lembaga peradilan masih menjadi tantangan, yang dihadapi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi," kata Rano.

Ia menegaskan bahwa masalah dalam sistem penegakan hukum masih ditemukan baik di Polri, Kejaksaan Agung, maupun MA.

"Kami melihat masih banyak sekali persoalan yang ada," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, serta Ketua Badan Pengawas MA Suradi.

"Rencananya hari Selasa kita akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan Panja," ucapnya.

Sosok Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo

Komjen Dedi Prasetyo adalah perwira tinggi (Pati) yang telah malang melintang berkarier di Polri.

Ia adalah alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Komjen Dedi Prasetyo lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 26 Juli 1968.

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diemban Dedi

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Sespri Wakapolri (2004—2005), Pamen Sespim Polri (2005), Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur (2005), dan Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jawa Timur (2006—2007).

Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kasat Serse Polwiltabes Surabaya (2007), Kapolresta Kediri (2008), Kapolres Lumajang (2009), dan Kasubbagmin Set Rodalpers SDE SDM Polri (2010).

Dedi juga pernah mengemban jabatan sebagai Kasubag Jakprodiklat Bag Jakdiklat Rojiantra SDE SDM Polri (2010—2011), Karo SDM Polda Maluku Utara (2011), dan Karo SDM Polda Kalimantan Tengah (2012).

Karier Dedi Prasetyo makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri (2014), Kabagrenmin SSDM Polri, dan Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri (2016).

Pada 2017, ia menduduki posisi sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah.

Satu tahun kemudian, ia ditunjuk menjadi Karopenmas Divhumas Polri.

Setelah itu, Dedi dimutasi menjadi Karobinkar SSDM Polri pada tahun 2019.

Pada 2020, Komjen Dedi Prasetyo kemudian diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Tengah.

Tak lama setelah itu, ia ditunjuk untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kadiv Humas Polri pada 2021.

Sejak saat itu, namanya makin dikenal oleh masyarakat luas.

Polisi yang menyandang pangkat profesor ini juga sempat didapuk sebagai Guru Besar PTIK STIK.

Pada 2023, Komjen Dedi Prasetyo diangkat menjadi Asisten SDM Kapolri.

Ia adalah salah satu Pati Polri yang telah berhasil meraih gelar profesor.

Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.

Menilik harta kekayaannya, Dedi tercatat memiliki total harta senilai Rp. 11.172.500.000 atau Rp11 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam LHKPN KPK yang ia laporkan pada 31 Desember 2024.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id