Wanti-wanti Mahfud MD ke Menkeu Purbaya dan Prabowo Soal Utang Whoosh: Bukan Berarti Hapus Korupsi

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD mendukung langkah pemerintah menyelesaikan utang proyek kereta cepat Whoosh.
• Presiden Prabowo berkomitmen mencicil utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun dan menilai proyek ini dari sisi manfaat publik, bukan hanya keuntungan finansial.
• Mahfud menegaskan pembayaran utang tidak boleh menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Whoosh oleh KPK.

SURYA.co.id - Mahfud MD memberikan wanti-wanti terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait utang Whoosh.

Mantan Menko Polhukam itu menilai keputusan pemerintah mengambil langkah aktif dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

Ia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan kesediaannya menanggung beban utang tersebut.

Pemerintah, melalui penjelasan terbaru, berkomitmen mencicil kewajiban sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun.

Prabowo menekankan bahwa keberadaan kereta cepat seperti Whoosh tidak dapat dinilai semata-mata dari sudut finansial.

Menurutnya, manfaat sosial, seperti mereduksi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan mempercepat mobilitas masyarakat, adalah alasan utama yang harus disorot dalam proyek transportasi modern ini.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa penyelesaian utang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang membayangi pembangunan Whoosh.

Ia menilai upaya KPK yang masih aktif melakukan penyelidikan sebagai sinyal positif bagi transparansi keuangan negara.

Hal ini juga dianggap sejalan dengan fokus Prabowo sendiri, yang menekankan pentingnya setiap anggaran yang digunakan untuk proyek publik maupun subsidi transportasi harus dikelola secara bersih, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Mahfud menyampaikan pandangannya secara tegas. Ia menulis:

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

Ia melanjutkan dengan mengingatkan bahwa pelunasan kewajiban negara tidak dapat dijadikan dalih untuk menghapus jejak kejahatan:

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," tulisnya melalui akun Twitter (X) pada Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: Prabowo dan Menkeu Purbaya Kontras Soal Utang Whoosh, Akan Dibiayai APBN? Ini Kata Menko Airlangga

Setelah Prabowo memutuskan mengambil alih urusan utang Whoosh, Mahfud mengarahkan perhatian pada satu isu lain yang menurutnya tidak kalah penting: pemberantasan korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Ia berharap Menteri Keuangan Purbaya dapat memberi fokus penuh pada agenda besar ini.

Dalam pesannya, Mahfud menekankan perlunya membersihkan dua lembaga strategis tersebut dari praktik lancung yang sudah mengakar lama. Ia menegaskan:

"Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia (Purbaya) harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana."

Prabowo dan Menkeu Purbaya Kontras

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ia menilai proyek Whoosh memang tidak bisa dilihat semata dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga memiliki misi besar dalam pembangunan regional. 

“Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” kata Purbaya, dikutip dari acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Menkeu Purbaya, kehadiran Whoosh seharusnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah di sekitar jalur kereta cepat tersebut. 

Namun, Purbaya menilai pengembangan kawasan di sekitar pemberhentian Whoosh masih belum maksimal. 

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan,” jelasnya. 

Pernyataan itu selaras dengan pandangan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, dan KRL harus dinilai dari manfaat sosialnya. 

Jokowi menyebut proyek-proyek itu memberi social return on investment (SROI), seperti pengurangan kemacetan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan produktivitas nasional.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. 

Menkeu Purbaya menilai proyek tersebut berada di bawah pengelolaan korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. 

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung risiko finansial dari proyek kerja sama yang dikelola secara bisnis. 

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya. 

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan memperpanjang tenor hingga 60 tahun, untuk menekan beban pembayaran tahunan menjadi sekitar Rp2 triliun. 

Kesepakatan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara. 

Purbaya menilai, jika dikelola dengan baik, Whoosh bisa memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, sejalan dengan gagasan Jokowi.

Tak mengikuti langkah Purbaya yang menolak sama sekali pemerintah campur tangan utang Whoosh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek kereta cepar tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id