Sosok Suwandi Wendy yang Kecam Kelakuan Polda Jambi hingga Laporkan Kapolda Irjen Krisno H Siregar

Ringkasan Berita:

• AJI Jambi melaporkan Kapolda dan jajaran Humas Polda Jambi ke Propam atas dugaan penghalangan liputan Komisi III DPR RI.
• Ketua AJI Jambi, Suwandi Wendy, menyebut tindakan ini mencoreng kebebasan pers dan menurunkan Indeks Kebebasan Pers Jambi ke peringkat 32 nasional.
• Ketua PFI Jambi, Irma Tambunan, menilai sikap diam Kapolda merupakan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum.

SURYA.co.id - Inilah sosok Suwandi Wendy, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi yang kecam kelakuan Polda Jambi terkait insiden pelarangan wartawan meliput Komisi III DPR RI.

Pengecaman ini berujung pada pelaporan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar ke Mabes Polri.

Insiden pelarangan wartawan meliput kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Polda Jambi pada Jumat (12/9/2025) kini memasuki babak baru.

Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Jambi resmi melaporkan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dan jajaran Bidang Humas ke Propam Mabes Polri atas dugaan tindakan arogan yang menghalangi kerja jurnalistik.

Laporan tersebut teregister pada 16 Oktober 2025 dan turut menyebut nama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Kaurpenmas Bidhumas Ipda Maulana, serta seorang petugas harian lepas bernama Pury.

Ketua AJI Jambi, Suwandi Wendy, menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi institusi kepolisian.

“Kami sudah berunjuk rasa, sudah berdialog. Tapi yang kami dapat justru dugaan penyebaran hoaks di media sosial, seolah Polda sudah meminta maaf. Faktanya, korban belum pernah ditemui,” tegas Wendy, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Sosok Irjen Pol Krisno H Siregar Kapolda Jambi yang Dilaporkan ke Mabes Polri Gara-gara Anak Buah

Ia menambahkan, sikap diam dari kepolisian hanya memperburuk citra kebebasan pers di daerah. Data terbaru menunjukkan, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Jambi merosot ke posisi 32 dari 38 provinsi di Indonesia.

Menurut Wendy, ini bukan lagi isu antarprofesi, tetapi menyangkut wajah demokrasi daerah.

“Ini bukan sekadar soal jurnalis. Ini soal wajah demokrasi di Jambi. Polri harus melakukan reformasi menyeluruh agar kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik tak terulang,” ujarnya.

Nada serupa datang dari Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi, Irma Tambunan. Ia menilai Kapolda gagal menjadi teladan.

“Sangat disayangkan, peristiwa penghalangan itu terjadi di depan mata Kapolda sendiri. Tapi tak ada reaksi. Diam adalah bentuk pembiaran,” kata Irma.
Irma menegaskan, melarang atau mendorong wartawan saat liputan merupakan bentuk pelanggaran hukum.

“Itu bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis. Ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Pers. Padahal media adalah pilar keempat demokrasi, bukan musuh negara,” ujarnya menekankan.

Sosok Suwandi Wendi

Suwandi Wendy, atau akrab disapa Wendy, adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi periode 2024–2027.

Ia terpilih dalam Konferensi Kota AJI Jambi ke-V bersama Rifani Halim sebagai sekretaris.

Dalam kepemimpinannya, Wendy membawa visi ASIK, singkatan dari Aman, Sejahtera, Inklusif, dan Kompak.

Wendy dikenal sebagai sosok yang vokal dalam memperjuangkan kebebasan pers di Jambi.

Ia sering menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis yang menjadi korban kekerasan maupun penghalangan liputan.

Ia juga menekankan bahwa jurnalisme harus berpihak pada masyarakat rentan, termasuk dalam menghadapi isu-isu seperti keadilan iklim dan penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).

Di bawah kepemimpinannya, AJI Jambi berencana mendirikan “Sekolah AJI” sebagai wadah pelatihan dan pemberdayaan bagi jurnalis muda.

Wendy ingin AJI tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga ruang belajar yang memperkuat kompetensi, etika, dan solidaritas antarwartawan di Provinsi Jambi.

Kronologi Kejadian

Insiden ini berawal ketika sejumlah wartawan, termasuk dari Kompas.com, Detik.com, dan Jambi TV, menunggu kesempatan untuk melakukan doorstop interview dengan anggota Komisi III DPR RI yang tengah melakukan rapat di Gedung Siginjai, Polda Jambi.

Meski awalnya Humas Polda menjanjikan waktu wawancara, rencana itu dibatalkan mendadak sekitar pukul 13.10 WIB.

Wartawan yang telah menunggu sejak pagi akhirnya mencoba mewawancarai anggota DPR RI ketika rombongan keluar dari ruang rapat pada pukul 16.00 WIB.

Namun, upaya tersebut dihalangi oleh anggota Bidhumas dan Provos.

“Nanti ada dari humas rilisnya,” ujar Ipda Maulana kepada wartawan.

Meski wartawan menjelaskan bahwa mereka membawa pertanyaan independen dan tak sekadar menyalin rilis resmi, permintaan itu tetap ditolak.

Beberapa wartawan bahkan didorong menjauh saat mencoba mendekat ke arah Kapolda Jambi dan anggota DPR RI.

Ironisnya, rombongan tamu kehormatan itu kemudian keluar melalui pintu samping gedung untuk menghindari media, bukan lewat lobi utama.

Setelah kejadian itu, puluhan jurnalis di Jambi menggelar aksi diam dan menyalakan seribu lilin di Tugu Juang sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman pers.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi, permintaan maaf, atau sanksi dari pihak kepolisian.

Kasus ini menjadi potret getir relasi antara aparat dan media di daerah.

Ketika wartawan yang seharusnya menjadi mitra demokrasi justru dihadapkan pada tembok pembatas, maka ruang publik ikut tersumbat. Tindakan penghalangan liputan tidak hanya melukai profesi jurnalis, tetapi juga menodai hak masyarakat untuk tahu.

Diamnya institusi besar seperti kepolisian terhadap kasus ini terasa seperti konfirmasi senyap bahwa kebebasan pers masih dianggap ancaman.

Di sisi lain, keberanian AJI dan PFI membawa persoalan ini ke ranah hukum menunjukkan bahwa suara kebenaran tak mudah dibungkam.

Saya melihat, peristiwa di Polda Jambi bukan sekadar insiden lokal, melainkan cermin dari situasi nasional yang lebih luas. Jika dibiarkan, demokrasi akan kehilangan salah satu fondasi utamanya: keterbukaan dan akuntabilitas.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id