Sosok Irjen Pol Krisno H Siregar Kapolda Jambi yang Dilaporkan ke Mabes Polri Gara-gara Anak Buah

Ringkasan Berita:

• Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dilaporkan ke Mabes Polri dan Dewan Pers oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi.
• Laporan ini buntut ulah anak buahnya yang melarang wartawan wawancara saat liputan kunjungan Komisi III DPR RI. 
• Hingga kini kapolda belum mereaksi laporan tersebut.

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Irjen Pol Krisno H Siregar, Kapolda Jambi yang dilaporkan ke Mabes Polri dan Dewan Pers oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi.

Laporan ini menyusul tindakan arogan anggota Bidang Humas Polda Jambi yang diduga menghalangi wartawan dalam meliput kunjungan Komisi III DPR RI di Polda Jambi pada Jumat (12/9/2025).

Selain Irjen Pol Krisno H Siregar, laporan tertanggal 16 Oktober 2025 itu juga ditujukan kepada Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, Kaurpenmas Bidhumas Ipda Maulana, dan seorang petugas harian lepas (PHL) bernama Pury.

Ketua AJI Jambi, Suwandy Wendy menegaskan, laporan ini merupakan sinyal keras bagi institusi kepolisian agar tidak menganggap remeh kebebasan pers.

“Kami sudah berunjuk rasa, sudah berdialog. Tapi yang kami dapat justru dugaan penyebaran hoaks di media sosial, seolah Polda sudah meminta maaf. Faktanya, korban belum pernah ditemui,” kata Wendy saat ditemui di sekretariat Kota Jambi, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Kronologi Remaja Di Jambi Bunuh Pacarnya Didalam Mobil, Jasad Ke Sungai, Cemburu?

Wendy menilai, sikap diam kepolisian justru memperparah kondisi kebebasan pers di Jambi.

Data terbaru menunjukkan, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Jambi terjun ke peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia.

“Ini bukan sekadar soal jurnalis. Ini soal wajah demokrasi di Jambi. Polri harus melakukan reformasi menyeluruh agar kekerasan dan penghalangan kerja jurnalistik tak terulang,” tambahnya.

Ketua PFI Jambi, Irma Tambunan, juga menyampaikan pendapat serupa dengan menilai bahwa Kapolda gagal memberikan contoh yang baik.

“Sangat disayangkan, peristiwa penghalangan itu terjadi di depan mata Kapolda sendiri. Tapi tak ada reaksi. Diam adalah bentuk pembiaran,” ujarnya.

Irma menegaskan, tindakan melarang atau mendorong wartawan saat liputan bukanlah hal sepele.

“Itu bentuk pelanggaran hukum dan pelecehan terhadap profesi jurnalis. Ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Pers. Padahal media adalah pilar keempat demokrasi, bukan musuh negara,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota Polda Jambi melarang wartawan melakukan doorstop (wawancara cegat) saat rombongan Komisi III DPR RI melakukan rapat di Gedung Siginjai Polda Jambi, Jumat (12/9/2025).

Peristiwa ini terjadi ketika Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, beserta sejumlah anggota lainnya, termasuk Sudin, Pulung Agustanto, H Benny Utama, Rizki Faisal, Martin Daniel Tumbeleka, Lola Nelria Oktavia, Hinca IP Pandjaitan XIII, Rudianto Lallo, dan H Hasbiallah Ilyas, tiba di Polda Jambi sekitar pukul 10.15 WIB.

Awalnya, Humas Polda Jambi menjanjikan kesempatan untuk doorstop, namun pada pukul 13.10 WIB, pihak Humas membatalkan rencana tersebut.

Beberapa wartawan memilih untuk pulang, sementara tiga wartawan dari Kompas.com, Detik.com, dan Jambi TV memutuskan untuk menunggu.

Wartawan Kompas.com sudah berada di Polda Jambi sejak pukul 10.00 WIB dan menunggu selama enam jam untuk melakukan wawancara terkait reformasi kepolisian.

Tepat pukul 16.00 WIB, rombongan Komisi III keluar dari ruang rapat, dan wartawan yang menunggu di lobi berusaha mewawancarai anggota yang pertama keluar. Namun, anggota Bidhumas Polda Jambi langsung menghalau wartawan dan melarang mereka melakukan wawancara.

"Nanti ada dari humas rilisnya," kata Paurpenum Bidhumas Polda Jambi, Ipda Maulana.

Wartawan berusaha menjelaskan bahwa mereka ingin melakukan wawancara mengenai reformasi polisi, dan tidak hanya mengandalkan rilis dari Humas.

"Beda, Bang, kita kan ada persiapkan pertanyaan wawancara, bukan ikut berita humas saja," ungkap wartawan kepada polisi.

Namun, permohonan tersebut diabaikan, dan wartawan tetap tidak diperbolehkan untuk mewawancarai anggota DPR RI.

Tidak lama kemudian, rombongan DPR RI lainnya keluar dari ruang rapat, tetapi kembali dihalangi untuk diwawancarai.

Wartawan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya hingga rombongan kedua DPR RI memasuki lobi Polda.

Rombongan terakhir yang keluar dari Gedung Siginjai adalah Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar bersama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, dan jajarannya.

Saat wartawan menyalakan kamera dan mendekat, anggota Humas Polda Jambi dan Provos segera menghalangi mereka.

Wartawan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, dan bahkan didorong menjauh dari rombongan.

Kabid Humas Polda Jambi menyatakan akan mengirimkan rilis mengenai rapat tersebut.

Sayangnya, wartawan yang menunggu sudah mempersiapkan sejumlah proyeksi liputan, termasuk pertanyaan mengenai reformasi kepolisian. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara doorstop.

Untuk menghindari wartawan, rombongan Kapolda Jambi dan Komisi III DPR RI tidak menggunakan pintu masuk utama, melainkan pintu samping gedung.

Ketika Kapolda dan rombongan menuju Lobi Utama, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengarahkan mereka untuk tidak melalui lobi, melainkan pintu belakang. Ketika wartawan mencoba mendekat, sejumlah anggota Bidhumas Polda Jambi dan Provos langsung mendorong mereka.

Wartawan sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk melontarkan satu pertanyaan pun.

Setelah berhasil menghalau wartawan, rombongan Kapolda dan DPR RI segera memasuki gedung.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar tidak memberikan respons terhadap situasi tersebut dan hanya tersenyum sebelum meninggalkan lokasi.

Hingga rombongan Komisi III DPR RI pergi, wartawan tidak berhasil melakukan wawancara.

Setelah insiden itu, puluhan jurnalis di Jambi melakukan aksi diam di depan Mapolda dan menyalakan seribu lilin di Tugu Juang sebagai simbol perlawanan terhadap pembungkaman pers.

Namun hingga kini, belum ada sikap tegas dari Kapolda Jambi. Tidak ada sanksi, permintaan maaf, maupun klarifikasi resmi yang diberikan.

Siapakah Irjen Pol Krisno H Siregar?

Irjen Krisno Siregar lahir di Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 24 Desember 1969.

Ia memiliki istri yang bernama Evi Monike Saragi.

Krisno dan Evi dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Bethsheba Alicia Siregar.

Irjen Krisno H Siregar adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991.

Di Akpol, ia satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (2000), Sespim (2006), dan Sespimti (2015).

Dikutip dari Tribunnews.com, Irjen Pol Krisno H Siregar, S.I.K., M.H sebelum menjabat Kapolda Jambi adalah Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol).

Jenderla bintang dua ini sudah menduduki posisi sebagai Gubernur Akpol sejak tahun Maret 2023.

Sepanjang kariernya, Krisno juga pernah menjabat sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Rekam jejaknya yang cemerlang membuat Irjen Krisno dijuluki si pemberantas narkoba.

Selama di Bareskrim, Krisno kerap perang dengan bandar dan pengedar narkoba.

Ia juga pernah menangkap pemilik ratusan kilo narkoba.

Rekam jejak

Karier Irjen Krisno H Siregar sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

Krisno tercatat pernah menjabat sebagai Kasat III Ditnarkoba Polda Metro Jaya (2008), Kapolres Madiun Kota (2010), dan Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya (2011).

Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Wakapolres Metro Tangerang Kota (2012) dan Dirresnarkoba Polda Sulut (2013).

Karier Krisno Siregar makin moncer setelah ia didapuk menjadi Dirreskrimum Polda Sulut pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, Krisno ditunjuk untuk menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Satu tahun kemudian, ia dimutasi sebagai Dirresnarkoba Polda Jateng.

Setelah itu, Krisno dipercaya untuk menjabat sebagai Sespuslitbang Polri pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, Krisno Siregar kemudian diangkat menjadi Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Dua tahun kemudian, jenderal asal Medan ini diamanahkan untuk mengisi kursi jabatan sebagai Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Lalu, ia dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2023.

Di tahun yang sama, Irjen Krisno lalu diangkat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Harta kekayaan

Irjen Krisno Siregar tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp8,5 miliar.

Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada tanggal 25 Mei 2023 untuk periode 2022.

Berikut rincian lengkap harta kekayaan milik Irjen Krisno H Siregar.

I. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/253 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

2. Bangunan Seluas 29.79 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

3. Bangunan Seluas 29.79 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

4. Tanah Seluas 23386 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER 2,4 A Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

2. LAINNYA, BROMPTON SELI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.600.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.000.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 449.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.500.000.000

Sub Total Rp. 11.059.000.000

II. HUTANG Rp. 2.500.000.000

III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 8.559.000.000

Sebagian artikel sudah tayang di kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2025/09/12/192915578/polda-jambi-larang-wartawan-wawancara-reformasi-polri-ke-komisi-iii-dpr-ada?page=all#page2.