Kekompakan Menkeu Purbaya dan Mendagri Tito Soal Dana Daerah Mengendap di Bank: Tujuan Kita Sama

SURYA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya sejalan dengan pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pengelolaan dana pemerintah daerah.

Tito menilai, anggaran daerah seharusnya tidak dibiarkan mengendap di perbankan, melainkan segera dibelanjakan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Tujuan kita sama, dana daerah jangan mengendap di bank, tapi segera dibelanjakan untuk masyarakat,” ujar Tito di Jakarta, Sabtu (25/10/2025), seperti dikutip dari Antaranews.

Menanggapi pertanyaan soal perbedaan data antara Kemendagri dan Kemenkeu terkait simpanan kas daerah, Tito menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bukan bersifat substansial, melainkan teknis dalam metode pelaporan.

Ia menilai selisih sekitar Rp18 triliun antara dua lembaga itu masih tergolong wajar.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, total dana simpanan pemerintah daerah mencapai Rp215 triliun. 

Sementara itu, data dari Bank Indonesia yang menjadi acuan Kemenkeu menunjukkan jumlah Rp233 triliun pada Agustus 2025.

“Wajar saja bila terdapat selisih. Kalau Agustus Rp233 triliun dan Oktober menjadi Rp215 triliun, berarti Rp18 triliun tersebut sudah dibelanjakan,” tutur Tito.

Ia menegaskan bahwa Kemendagri dan Kemenkeu memiliki semangat yang sama, yakni mempercepat serapan anggaran dan memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang masih parkir di bank hingga mencapai Rp234 triliun per akhir September 2025.

Padahal, menurutnya, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, dengan realisasi transfer sepanjang 2025 mencapai Rp644,9 triliun.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ungkap Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 20 Oktober 2025.

Ia pun mengingatkan Pemda agar segera mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang produktif serta memberikan dampak ekonomi langsung.

Namun, sejumlah kepala daerah merespons pernyataan tersebut dengan bantahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis data Kemenkeu yang menyebut simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun.