Buntut Menkeu Purbaya Bongkar Dana Rp 234 T Ngendap di Bank, DPRD Bojonegoro Akui, Klaim KDM Mental

SURYA.CO.ID - Buntut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang dana ratusan triliun rupiah milik pemerintah daerah yang mengendap di bank, sejumlah fakta terkuak. 

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. 

Dari jumlah tersebut, ada 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank, yakni: 

Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

Jawa Timur Rp 6,8 triliun

Baca juga: 3 Sindiran Menohok Menkeu Purbaya ke Pemerintah Daerah, dari Jual Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif

Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

Menkeu Purbaya menyebut hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

Salah satu pemda yang menjadi sorotan Purbaya adalah Kabupaten Bojonegoro. 

Kota penghasil minyak ini menyinggung surplus APBD Kabupaten Bojonegoro yang mencapai Rp 3 triliun.

Ia menyebut daerah itu memiliki banyak proyek minyak yang dikelola ExxonMobil, sehingga dana besar yang menganggur dinilai tidak sejalan dengan potensi ekonomi setempat.

“Jadi tujuannya (surplus anggaran) bukan untuk menabung, tapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya ini direspons kalangan DPRD setempat. 

Lasuri, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengatakan, penyerapan anggaran belanja hingga kwartal III tahun 2025 saat ini masih rendah. Sehingga, potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diperkirakan masih tinggi.

"Terkesan memang terjadi surplus anggaran, karena serapan memang sampai saat ini masih rendah di bawah 50 persen," kata Lasuri.

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar mengatakan, pihaknya sudah seringkali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar mempercepat dan memaksimalkan penyerapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah secara tidak langsung akan berdampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Prinsipnya, uang harus berputar agar perekonomian bergerak, bukan menumpuk di kas daerah hingga akhir tahun," kata Abdullah Umar saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, proses percepatan penyerapan anggaran tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui pencairan anggaran proyek infrastruktur, bantuan sosial dan hibah pada awal tahun.

Sebab, penyerapan anggaran menjadi krusial untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan menciptakan stabilitas perekonomian lokal di setiap tahunnya.

"Jangan sampai fenomena anggaran mengendap ini jadi ritual tahunan," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan menyampaikan, proses perencanaan pembangunan tidak mengenal surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Kalau surplus anggaran kami tidak mengenalnya, mungkin yang dimaksud Silpa," kata Ahmad Gunawan kepada Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, terkait Silpa biasanya sesuai ketentuan dialokasikan untuk anggaran belanja dan anggaran pembiayaan dalam APBD.

"Untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saat ini dilakukan sudah sesuai ketentuan yang ada," terangnya.

Adapun jumlah Silpa Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mencapai Rp 2,7 triliun dan jumlah APBD tahun 2024 mencapai Rp 8,2 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran yang rendah bisa ditanyakan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD)," ujarnya.

Purbaya Sebut Dedi Mulyadi Kemungkinan Dikibuli Anak Buah

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah data yang diungkapkan Purbaya.

Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM bahkan menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membuktikan tudingan dana APBD Jabar senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Menurut Dedi, tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank tidak berdasar.

Ia menegaskan, tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir anggaran di perbankan.

Bahkan, lanjutnya, sebagian besar pemerintah daerah justru mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” ujarnya.

Meski begitu, Dedi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membuka data secara terbuka untuk menghindari opini negatif terhadap daerah lain.

“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” katanya.

Dedi menegaskan, tudingan ini dapat merugikan daerah yang telah bekerja maksimal dalam pengelolaan fiskal. Ia pun meminta Purbaya bersikap adil dan transparan dengan membuka daftar daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito.

“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” kata Dedi.

“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi, Purbaya balik berkomentar bahwa sang gubernur kemungkinan mendapat informasi yang keliru dari bawahannya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai, Dedi mungkin saja telah dikibuli oleh anak buahnya sehingga tidak memperoleh data yang akurat.

Ia menegaskan bahwa pernyataannya soal dana pemda mengendap sumbernya langsung berasal dari Bank Indonesia (BI).

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa ia tidak secara spesifik menyinggung Pemprov Jabar.

Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai dana APBD yang masih tersimpan di bank sebenarnya sudah dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (20/10/2025).

Purbaya kemudian menilai pernyataan Dedi terkesan seperti sedang membantah dirinya sendiri.

Sebab, seluruh data yang disampaikan bersumber dari sistem pelaporan perbankan Bank Indonesia (BI).

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa geram atas mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Purbaya menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya.

Namun, meski pemda diultimatum untuk membelanjakan anggaran hingga akhir tahun, Purbaya tetap ingin agar belanja dilakukan lebih cepat.

Hal ini semata-mata demi menjaga kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemda.

"Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," tuturnya.

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2025/10/22/074500265/beda-purbaya-dan-dedi-mulyadi-soal-dana-pemprov-jabar-mengendap-rp-4-1?page=all#page2.