Rekam Jejak Menhut Raja Juli Antoni yang Disemprot saat di Depan DPR Gara-gara Konflik Agraria

Antoni kemudian melanjutkan pendidikannya di The Department of Peace Studies, Bradford University, Inggris dengan beasiswa Chevening Award.

Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Queensland University, Australia.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002.

Ia juga merupakan salah satu pendiri Maarif Institute.

Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Eksekutif di lembaga tersebut. (1)

Pada tahun 2009, ia menjadi calon anggota DPR RI dari PDIP.

Namun, ia belum terpilih.

Pada tahun 2015, ia menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Namun, ia mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi mengurus partai yang baru saja ia lahirkan, PSI.

Ia mendirikan PSI pada tahun 2014.

Melihat peristiwa di Senayan ini, saya menangkap satu hal penting: konflik agraria bukan sekadar urusan status tanah di atas kertas. Ia menyangkut kehidupan ribuan keluarga petani yang setiap hari bergantung pada lahan untuk bertahan hidup. Ketika lahan produktif justru dicap sebagai kawasan hutan, lalu akses pembangunan dan distribusi hasil panen tersendat, maka yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi juga ketahanan pangan bangsa.

Dari sisi pemerintah, saya memahami bahwa penyelesaian konflik lahan sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan kepentingan BUMN. Namun, alasan itu tidak boleh menjadi penghalang tanpa solusi. Justru inilah momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil.

Pertanyaan yang dilontarkan Dewi Kartika, “Mana ada hutan?”, bisa jadi mewakili kegelisahan banyak petani di seluruh Indonesia. Mereka menunggu jawaban konkret, bukan sekadar janji. Saya percaya, penyelesaian konflik agraria seperti di Bulupayung akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menata reforma agraria secara menyeluruh.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id