Rekam Jejak Menhut Raja Juli Antoni yang Disemprot saat di Depan DPR Gara-gara Konflik Agraria

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang disemprot saat rapat dengan DPR RI gara-gara konflik agraria.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Ia menilai pemerintah belum juga menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun.

Momen itu terjadi dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan DPR RI bersama sejumlah organisasi petani dan lima menteri Kabinet Merah Putih, Rabu (24/9/2025).

Dewi Kartika yang hadir mewakili kelompok tani, menyampaikan bahwa berbagai pengaduan masyarakat hingga kini tidak menemukan solusi nyata.

Salah satu kasus yang ia soroti adalah konflik lahan pertanian yang melibatkan perusahaan BUMN, Perum Perhutani, di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Di Kementerian Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap,” ujar Dewi di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, melansir dari Kompas.com.

“Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani,” lanjutnya.

Lahan Produktif Terjebak Status Hutan

Menurut Dewi, wilayah pertanian seluas 9.000 hektare di Cilacap sejatinya merupakan lumbung pangan nasional.

Namun, sebagian besar area itu justru diklaim sebagai kawasan hutan Perhutani. Ia menyebut, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada kawasan hutan di sana, melainkan lahan produktif yang digarap petani.

“Mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?” tegas Dewi.

Ia juga menambahkan, masyarakat sudah lama berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui lahan tersebut.

Bahkan perangkat desa hingga pemerintah daerah dibuat bingung, lantaran status lahan dianggap masih bagian dari kawasan hutan.

Dampaknya, akses pembangunan di Desa Bulupayung terhambat. Jalan rusak sulit diperbaiki, hasil panen susah diangkut, hingga program bantuan pertanian tidak bisa masuk.