Rekam Jejak Menhut Raja Juli Antoni yang Disemprot saat di Depan DPR Gara-gara Konflik Agraria

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang disemprot saat rapat dengan DPR RI gara-gara konflik agraria.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Ia menilai pemerintah belum juga menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun.

Momen itu terjadi dalam rapat dengar pendapat antara pimpinan DPR RI bersama sejumlah organisasi petani dan lima menteri Kabinet Merah Putih, Rabu (24/9/2025).

Dewi Kartika yang hadir mewakili kelompok tani, menyampaikan bahwa berbagai pengaduan masyarakat hingga kini tidak menemukan solusi nyata.

Salah satu kasus yang ia soroti adalah konflik lahan pertanian yang melibatkan perusahaan BUMN, Perum Perhutani, di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

“Di Kementerian Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu Desa Bulupayung di Cilacap,” ujar Dewi di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, melansir dari Kompas.com.

“Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan Perhutani,” lanjutnya.

Lahan Produktif Terjebak Status Hutan

Menurut Dewi, wilayah pertanian seluas 9.000 hektare di Cilacap sejatinya merupakan lumbung pangan nasional.

Namun, sebagian besar area itu justru diklaim sebagai kawasan hutan Perhutani. Ia menyebut, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada kawasan hutan di sana, melainkan lahan produktif yang digarap petani.

“Mana ada hutan? Kenapa tanah-tanah pertanian produktif yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan? Tidak kunjung dilepaskan dari klaim Perhutani?” tegas Dewi.

Ia juga menambahkan, masyarakat sudah lama berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui lahan tersebut.

Bahkan perangkat desa hingga pemerintah daerah dibuat bingung, lantaran status lahan dianggap masih bagian dari kawasan hutan.

Dampaknya, akses pembangunan di Desa Bulupayung terhambat. Jalan rusak sulit diperbaiki, hasil panen susah diangkut, hingga program bantuan pertanian tidak bisa masuk.

“Karena alasannya itu, ini adalah masih klaim Perhutani, masih PTPN (Perkebunan Nasional), masih kawasan hutan, masih di dalam HGU (Hak Guna Usaha),” tutur Dewi.

Respons Raja Juli

Menjawab kritik tersebut, Raja Juli mengakui bahwa dirinya pernah turun langsung ke Cilacap dan melihat hamparan sawah yang luas.

Ia mengonfirmasi bahwa proses pelepasan lahan dari status kawasan hutan memang mengalami kendala serius.

“Karena memang ada macet di Perhutani. Jadi memang kehutanan Perhutani ini menjadi satu kunci penting,” kata Raja Juli.

Rapat dengar pendapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama dua wakil ketua lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Turut hadir Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, serta lima menteri Presiden Prabowo, yaitu:

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid,
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana,
Plt Menteri BUMN Dony Oskaria,
Mendes PDTT Yandri Susanto,
serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Audiensi ini menandai kembali mengemukanya persoalan klasik konflik agraria, yang hingga kini belum juga menemukan titik terang meski sudah berulang kali disuarakan petani dan aktivis.

Rekam Jejak Raja Juli

Melansir dari Tribunnewswiki, Raja Juli Antoni adalah politisi muda Indonesia.

Ia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia.

Sebelum masuk ke PSI, ia aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan organisasi sayap Muhammadiyah lain.

Ia lahir di Pekanbaru pada 13 Juli 1977.

Ia mendapatkan gelar sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001.

Antoni kemudian melanjutkan pendidikannya di The Department of Peace Studies, Bradford University, Inggris dengan beasiswa Chevening Award.

Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Queensland University, Australia.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002.

Ia juga merupakan salah satu pendiri Maarif Institute.

Ia kemudian dipercaya sebagai Direktur Eksekutif di lembaga tersebut. (1)

Pada tahun 2009, ia menjadi calon anggota DPR RI dari PDIP.

Namun, ia belum terpilih.

Pada tahun 2015, ia menjadi salah satu kandidat calon Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Namun, ia mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi mengurus partai yang baru saja ia lahirkan, PSI.

Ia mendirikan PSI pada tahun 2014.

Melihat peristiwa di Senayan ini, saya menangkap satu hal penting: konflik agraria bukan sekadar urusan status tanah di atas kertas. Ia menyangkut kehidupan ribuan keluarga petani yang setiap hari bergantung pada lahan untuk bertahan hidup. Ketika lahan produktif justru dicap sebagai kawasan hutan, lalu akses pembangunan dan distribusi hasil panen tersendat, maka yang dirugikan bukan hanya petani, tetapi juga ketahanan pangan bangsa.

Dari sisi pemerintah, saya memahami bahwa penyelesaian konflik lahan sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan kepentingan BUMN. Namun, alasan itu tidak boleh menjadi penghalang tanpa solusi. Justru inilah momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN, untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil.

Pertanyaan yang dilontarkan Dewi Kartika, “Mana ada hutan?”, bisa jadi mewakili kegelisahan banyak petani di seluruh Indonesia. Mereka menunggu jawaban konkret, bukan sekadar janji. Saya percaya, penyelesaian konflik agraria seperti di Bulupayung akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menata reforma agraria secara menyeluruh.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id