Nasib Apes Wahyudin Moridu Dipecat PDIP, Ngaku Banting Setir Jadi Sopir Truk

SURYA.CO.ID – Pernyataan kontroversial Wahyudin Moridu, eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, mengakui akan banting setir menjadi sopir truk.

Wahyudin Moridu sebelumnya sempat viral lantaran pernyataan kontroversial saat mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo, sambil mengungkapkan niatnya untuk "merampok" uang negara.

Keputusan banting setir menjadi sopir truk tersebut ia ungkapkan bersamaan dengan keputusannya untuk segera meninggalkan kursi jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Pernyataan itu ia ungkapkan lewat siaran langsung di akun TikTok milik istrinya, Mega Nusi, pada Sabtu malam (20/9/2025).

Di hadapan ribuan penonton, Wahyu mengakui kesalahannya dan menegaskan siap menerima konsekuensi tanpa berusaha mencari pembenaran.

Baca juga: TAMAT! Politik Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo Usai Mabuk, Bawa Selingkuhan Dan Celometan Viral

"Apa yang saya sampaikan itu salah, teman-teman. Tidak ada alasan untuk membenarkan saya," ujar Wahyu yang tampak didampingi istrinya.

Ia juga berencana hadir dalam aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (22/9/2025), dengan tujuan menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada masyarakat.

"Saya akan datang ke demo itu untuk meminta maaf. Sekaligus saya akan berpamitan dengan seluruh staf di kantor," ucapnya, mengutip TribunGorontalo.com.

Lebih jauh, pria berusia 29 tahun tersebut mengatakan siap kembali ke profesi lamanya sebagai sopir truk.

"Saya mulai dari nol lagi, jadi sopir truk lagi. Pergaulan saya juga tetap seperti dulu," tutur Wahyu.

Dipecat oleh PDIP

Baca juga: Keluarga Moridu Jadi Sorotan, Wahyudin Akan Rampok Negara, Ayahnya Eks Bupati

Akibat dari perbuatannya, Wahyudin Moridu, menerima sanksi, yakni diberhentikan dari DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus dicopot sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, Minggu (21/9/2025) 

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai telah secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yaitu pemecatan," tegas Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029.

Pihaknya juga menambahkan bahwa pemberhentian ini bukalah sekadar penonaktifannya di anggota legislatif, mengutip TribunGorontalo.com.