Duduk Perkara Pungli Ratusan Juta Terkuak Berkat Kasus Guru Banting Nasi Kotak, Kepsek Dipecat

Ringkasan Berita:

• Video guru honorer membanting nasi kotak viral.
• Wali murid protes hingga berujung aksi demonstrasi yang berkembang menjadi pengungkapan dugaan pungli dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.
• Akibat viralnya kasus tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri 021 Tarai Bangun, Aspinawati Harahap, dicopot dari jabatan.

SURYA.CO.ID - Terungkap duduk perkara dugaan pungutan liar (pungli) ratusan juta di SD Negeri 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, terungkap

Bermula ketika seorang guru honorer inisial YH viral gara-gara aksi melempar nasi kotak di depan para guru dan murid, tepat di halaman depan kelas, Senin (10/11/2025).

Kejadian itu terjadi sesaat setelah kegiatan sosialisasi anti-perundungan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kampar bersama Dinas Pendidikan setempat.

Dalam video beredar, sejumlah siswa terlihat terdiam menyaksikan suasana tegang yang tiba-tiba pecah.

“Nasi ini bukan nasi MBG. Tapi hadiah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, setelah sosialisasi bullying,” kata YH, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

YH menjelaskan, tindakan membanting kotak makanan itu dipicu perbedaan pendapat mengenai cara pendistribusian nasi kotak.

Ia mengusulkan pembagian dilakukan di dalam kelas agar lebih tertib, sementara beberapa guru lain mendesak agar makanan itu langsung dibagikan saat itu juga.

“Alasan kami membanting karena para guru meminta agar diberikan cepat. Setelah saya banting itu, guru tidak terima dengan sikap saya,” jelasnya.

Pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi ketika video tersebut menghebohkan dunia maya.

Munculnya Dugaan Pungli

Baca juga: Sosok Eva Nandha Anak Buruh asal Nganjuk Jadi Wisudawan Terbaik Unesa, Ini Kisah Inspiratifnya

Dua hari kemudian, tepatnya Rabu (12/11/2025), ratusan orang tua dan siswa mendatangi sekolah untuk menggelar demonstrasi yang awalnya menuntut penindakan atas perilaku guru yang dianggap tidak pantas.

Namun protes tersebut justru berkembang menjadi pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini mereka rasakan.

Dalam aksi terbuka itu, para wali murid mengungkapkan berbagai jenis pungutan, antara lain:

• Iuran tanah timbun: Rp 50.000 per orang tua
• Iuran penghijauan: Rp 35.000 per siswa
• Potongan Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 50.000
• Pembelian buku Tes Kemampuan Akademik (TKA)
• Uang masuk sekolah tanpa kwitansi, nominal berbeda tiap anak
• Biaya seragam siswa baru antara Rp 1 juta – Rp 3 juta

Seorang wali murid mengungkap bahwa total pungutan yang mereka keluarkan bisa mencapai jumlah yang sangat besar.

“Jumlah siswa banyak di sini, ada 1.000. Jadi kalau dikumpulkan semua bisa ratusan juta,” ujarnya.