Kelakuan Ahmad Husein Muncul Lagi Usai Dicap Pengkhianat, Nyaris Diamuk Warga Pati Gegara Ini

Dari hasil pemeriksaan, Jaka mengungkap bahwa pemicu keributan adalah tindakan Husain yang datang ke posko dalam kondisi terpengaruh alkohol. Ketegangan semakin tajam karena sebagian warga menilai dirinya sebagai “pengkhianat” sejak aksi pada 13 Agustus 2025.

 “Aparat juga menegaskan akan terus melakukan langkah preventif agar kondusivitas wilayah tetap terjaga,” tutupnya.

Peristiwa yang terjadi di Alun-alun Pati pada Selasa (9/9/2025) dinihari menunjukkan bagaimana dinamika politik lokal bisa memicu gesekan sosial yang berujung pada potensi kericuhan. Kasus ini melibatkan Ahmad Husain Hafid, mantan Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, yang kehadirannya di posko organisasi tersebut justru memancing reaksi keras dari massa.

Dari keterangan sejumlah pihak, termasuk Supriyono selaku Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Husain datang dalam kondisi diduga dipengaruhi alkohol sehingga perilakunya dianggap mengganggu. Situasi semakin sensitif karena Husain sebelumnya dikenal sebagai tokoh aksi penolakan kebijakan Bupati Pati, namun belakangan dipersepsikan “berdamai” dengan pemerintah daerah. Label “pengkhianat” yang tersemat padanya tampaknya memperkuat ketegangan di lapangan.

Dari sisi keamanan, tindakan cepat aparat kepolisian patut dicatat sebagai langkah preventif untuk meredam eskalasi. Menurut Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, kehadiran polisi di lokasi dimaksudkan untuk mencegah amuk massa dan menjaga ketertiban umum. Evakuasi Husain ke Pendopo Kabupaten serta pengamanan kendaraan yang digunakannya menunjukkan upaya aparat dalam menyeimbangkan dua kepentingan: melindungi individu sekaligus mengendalikan situasi.

Melihat kejadian ini, ada beberapa hal yang bisa dipetik. Pertama, dinamika politik lokal seringkali tidak berhenti pada ruang diskusi, tetapi juga menyentuh emosi masyarakat akar rumput. Kedua, peran aparat keamanan menjadi krusial agar ketegangan tidak berkembang menjadi kekerasan kolektif. Ketiga, masyarakat perlu diingatkan kembali bahwa setiap perselisihan, termasuk yang bernuansa politik, sebaiknya ditempuh melalui mekanisme hukum dan bukan melalui tindakan main hakim sendiri.

Dengan demikian, peristiwa di Pati bukan sekadar insiden individu dalam keadaan mabuk, melainkan juga cerminan rapuhnya relasi antara eks-aktivis dengan komunitas yang dulu menaunginya. Bagaimana hal ini dikelola ke depan akan sangat menentukan stabilitas sosial politik di daerah tersebut.

Batalkan Demo Pati Jilid II

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Ahmad Husein, menyebut bahwa aksi demonstrasi jilid 2 yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 mendatang, batal.

Pembatalan ini dilakukan setelah dirinya berkomunikasi dengan Bupati Pati, Sudewo, Selasa (19/8/2025). 

Dalam komunikasi tersebut, ia mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan damai dengan Sudewo.

Bahkan, dia mengaku sudah melepaskan diri dan tidak ingin ikut campur terkait pengawasan hak angket yang dilakukan panitia khusus (pansus) dari DPRD Pati soal usulan pemakzulan Sudewo.

"Sudah batal (demonstrasi 25 Agustus 2025). Saya sudah tidak berkecimpung di sana lagi dan masyarakat sudah saya kasih tahu, (demonstrasi) 25 (Agustus 2025) batal," ujarnya, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribun Jateng.

Dia menuduh aksi yang dilakukan warga Pati sudah ditunggangi untuk kepentingan politik.

Selain itu, Ahmad Husein menuding ada segelintir orang yang memanfaatkan dirinya untuk dijadikan alat politik tersebut.