Berita Viral

Dicopot Gegara Pernah Salah Ngomong Soal Tunjangan DPR, Ini Rekam Jejak Adies Kadir Wakil Ketua DPR

Sosok Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, jadi sorotan usai dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Imbas salah ngomong soal tunjangan.

Dok DPR RI
ADIES KADIR DICOPOT - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir yang dicopot dari anggota DPR RI. Pernah salah ngomong soal tunjangan DPR 

Pada Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) dari Fraksi Partai Golkar.

Ia kembali terpilih pada periode 2019–2024 dan 2024–2029. Pada periode 2014–2019, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Pada periode 2019–2024, ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Baca juga: Rekam Jejak Eko Patrio yang Dicopot dari DPR, Politisi asal Nganjuk, Pernah Disiapkan Jadi Menteri

Selain aktif di DPR, Adies Kadir juga memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan dan partai:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (2024–2029)
Ketua Umum Ormas MKGR (Majelis Kesejahteraan Rakyat Golkar)
Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR (2015–2020)
Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2012–2017)
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya (2009–2015)
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur (2007–2009).

Adies Kadir aktif di media sosial dan dapat diikuti melalui akun Instagram resminya di @adies.kadir.

Ia juga dikenal sebagai penggemar motor besar dan terlibat dalam komunitas motor besar di Jawa Timur.

Salah Ngomong Soal Tunjangan

Sebelumnya, Adies jadi sorotan gara-gara pernyataannya tentang tunjangan beras anggota dewan.

Adies yang awalnya menyebut tunjangan beras sebesar Rp 12 juta per bulan, kini meralat pernyataannya.

Ia menyebut bahwa nominal yang benar adalah Rp 200 ribu per bulan.

Sebelumnya, ia menyebut tunjangan beras yang diterima anggota DPR mencapai Rp 12 juta per bulan, padahal kenyataannya jauh lebih kecil.

Setelah melakukan pengecekan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Adies memastikan bahwa tunjangan beras hanya sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, besarnya Rp 200.000 sampai Rp 300.000 per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan seperti yang sempat saya sampaikan,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), melansir dari Kompas.com.

Selain soal tunjangan beras, Adies juga mengklarifikasi terkait tunjangan bensin yang sempat ia sebut naik hingga Rp 7 juta per bulan.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved