Dicopot Gegara Pernah Salah Ngomong Soal Tunjangan DPR, Ini Rekam Jejak Adies Kadir Wakil Ketua DPR

SURYA.co.id - Sosok Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, jadi sorotan usai dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Adies dicopot lantaran pernah salah ngomong terkait tunjangan anggota DPR.

Adies Kadir merupakan pimpinan dewan yang pertama kali memerinci soal besaran tunjangan anggota DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta.

Pernyataan tersebut, diduga menjadi pemicu kemarahan warga hingga menimbulkan aksi demonstrasi di Jakarta dan wilayah lainnya.

Kini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah mengambil langkah tegas terhadap kadernya sekaligus Wakil ketua DPR Adies Kadir.

Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota sekaligus pimpinan DPR, lantaran pernyataannya mengenai tunjangan yang dinilai memperkeruh suasana dan mencederai perasaan rakyat belakangan ini.

Baca juga: Sosok 5 Anggota DPR yang Dicopot Imbas Kontroversi Picu Demo, Ahmad Sahroni Gara-gara Ucapan Tolol

Keputusan penonaktifan tersebut, ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia terhitung per Senin 1 September 2025.

"Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025), melansir dari Tribunnews.

Sosok Adies Kadir

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968.

Ia merupakan seorang politikus Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. 

Dalam struktur kepemimpinan DPR, Adies membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang mencakup Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Adies Kadir menempuh pendidikan di beberapa perguruan tinggi:

S1 Teknik Sipil, Universitas Wijaya Kusuma (1987–1993)
S1 Hukum, Universitas Merdeka (1993–2003)
S2 Ilmu Hukum, Universitas Merdeka (2003–2007)
S3 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya (2011–2017).

Karier politik Adies dimulai di tingkat lokal sebagai anggota DPRD Surabaya pada periode 2009–2014.