Eri Cahyadi Siapkan Solusi Atasi Potensi Kekurangan Guru di Surabaya, Libatkan Banyak Pihak

Menanggapi pernyataan DPRD Surabaya mengenai kekurangan guru, Eri mengatakan pemerintah kota akan menghitung ulang kebutuhan riil guru.

Ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kalau yang negeri itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus gabung (berkoordinasi) dengan swasta. Pendidikan itu negeri dan swasta harus berimbang. Maka kita akan hitung jangan hanya lihat guru negeri saja, tapi bagaimana mereka saling bergerak bersama,” ujar Eri.

Untuk menghitung kebutuhan guru secara akurat, Pemkot akan melakukan evaluasi terpadu bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Proses ini juga melibatkan organisasi profesi seperti PGRI.

“Nanti kita hitung jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Dari situ baru kelihatan berapa kekurangannya,” kata Eri.

Ia menilai, selama ini perhitungan kebutuhan guru sering terkotak antara negeri dan swasta.

Padahal, banyak guru yang berpotensi mengajar lebih dari satu sekolah.

“Kadang sekolah A kekurangan guru Matematika, tapi guru di sekolah lain setelah mengajar beberapa jam justru menganggur. Harusnya dia connect ke sekolah lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Eri menyampaikan bahwa Pemkot akan 'merobohkan batas' antar sekolah agar sistem penugasan guru bisa lebih fleksibel.

"Maka kita tidak bisa menghitung sendiri tanpa melibatkan MKKS negeri dan swasta," tegas Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga Unair ini.

Eri menegaskan bahwa semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Surabaya tidak terganggu meski terdapat kekurangan guru.

"Untuk memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu, semua dilakukan bersama. Negeri dan swasta harus bergerak bareng," kata Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Pemkot menargetkan hasil pemutakhiran data guru dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penempatan, kolaborasi, dan pengusulan formasi tambahan ke pemerintah pusat.

Surabaya saat ini berpotensi kekurangan guru.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menyebut bahwa jumlah kekurangan guru untuk jenjang SMP di Surabaya saat ini mencapai 800 orang, selebihnya adalah kekurangan guru untuk jenjang SD.

"Bisa guru mata pelajaran atau guru kelas. Jika kondisi tidak segera dicarikan solusi bisa berdampak pada proses belajar mengajar pendidikan dasar di Surabaya," kata dr Akmarawita, Senin (16/11/2025).