Eri Cahyadi Siapkan Solusi Atasi Potensi Kekurangan Guru di Surabaya, Libatkan Banyak Pihak

Ringkasan Berita:

• Pemkot Surabaya menyiapkan solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi potensi kekurangan guru.
• Eri Cahyadi mengusulkan formasi guru baru (PPPK) ke pusat dan menerapkan teknologi smart board agar satu guru bisa mengajar serentak di beberapa kelas.
• Pemkot akan menghitung ulang kebutuhan riil guru dengan melibatkan MKKS Negeri dan Swasta serta PGRI.
• Pemkot berencana merobohkan batas antar sekolah agar sistem penugasan guru lebih fleksibel dan bisa connect ke sekolah lain.

SURYA.co.id | SURABAYA — Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah solusi mengatasi potensi kekurangan guru di sekolah-sekolah di kota ini dalam waktu dekat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pihaknya akan menggandeng banyak pihak, termasuk lembaga swasta dan penguatan teknologi pendidikan.

Baca juga: Kekurangan Guru Kelas dan PJOK, SDN Pacarkeling V Surabaya Terpaksa Lakukan Penyesuaian Pembelajaran

Kepada SURYA.co.id, Eri menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah mengusulkan formasi guru baru kepada pemerintah pusat.

Namun, proses pengusulan tidak serta-merta dapat dipenuhi melalui perekrutan PNS mengingat pemerintah pusat memiliki batasan alokasi.

Ia menegaskan bahwa pemkot akan mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk pengangkatan melalui jalur PPPK.

"Yang terkait guru negeri, kita sudah sampaikan. Tapi tidak bisa PNS semua. Ada jumlahnya berapa kita usulkan, dan turunnya berapa, kan begitu,” kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

Smart Board

Selain mengusulkan formasi baru, Pemkot juga menyiapkan penguatan teknologi pembelajaran berbasis smart board di sekolah-sekolah.

Teknologi ini memungkinkan satu guru memberikan penjelasan secara serentak ke beberapa kelas.

“Guru itu satu kelas cuma 30 murid. Maka di Surabaya ini menggunakan smart board. Dengan smart board, satu guru bisa menerangkan untuk semua kelas,” kata Eri yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) Jawa Timur ini. 

Teknologi tersebut menjadi salah satu strategi untuk menjaga kualitas pembelajaran di tengah keterbatasan jumlah guru.

Pemkot telah lebih dulu menerapkan sistem ini sebelum pemerintah pusat meluncurkan program serupa.

“Kita sudah jalan duluan. Dan, Alhamdulillah sekarang pusat juga ada smart board, sehingga semakin menguatkan,” tambahnya.

Wali Kota dua periode ini menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan hanya dengan menghitung kekurangan di sekolah negeri.

Namun, Wali Kota berpendapat bahwa harus melibatkan ekosistem pendidikan swasta agar kualitas pendidikan kota tetap berimbang.

Menanggapi pernyataan DPRD Surabaya mengenai kekurangan guru, Eri mengatakan pemerintah kota akan menghitung ulang kebutuhan riil guru.

Ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Kalau yang negeri itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus gabung (berkoordinasi) dengan swasta. Pendidikan itu negeri dan swasta harus berimbang. Maka kita akan hitung jangan hanya lihat guru negeri saja, tapi bagaimana mereka saling bergerak bersama,” ujar Eri.

Untuk menghitung kebutuhan guru secara akurat, Pemkot akan melakukan evaluasi terpadu bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta dari jenjang SD hingga SMP.

Proses ini juga melibatkan organisasi profesi seperti PGRI.

“Nanti kita hitung jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Dari situ baru kelihatan berapa kekurangannya,” kata Eri.

Ia menilai, selama ini perhitungan kebutuhan guru sering terkotak antara negeri dan swasta.

Padahal, banyak guru yang berpotensi mengajar lebih dari satu sekolah.

“Kadang sekolah A kekurangan guru Matematika, tapi guru di sekolah lain setelah mengajar beberapa jam justru menganggur. Harusnya dia connect ke sekolah lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Eri menyampaikan bahwa Pemkot akan 'merobohkan batas' antar sekolah agar sistem penugasan guru bisa lebih fleksibel.

"Maka kita tidak bisa menghitung sendiri tanpa melibatkan MKKS negeri dan swasta," tegas Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga Unair ini.

Eri menegaskan bahwa semua langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan di Surabaya tidak terganggu meski terdapat kekurangan guru.

"Untuk memastikan kualitas pendidikan tidak terganggu, semua dilakukan bersama. Negeri dan swasta harus bergerak bareng," kata Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Pemkot menargetkan hasil pemutakhiran data guru dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penempatan, kolaborasi, dan pengusulan formasi tambahan ke pemerintah pusat.

Surabaya saat ini berpotensi kekurangan guru.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menyebut bahwa jumlah kekurangan guru untuk jenjang SMP di Surabaya saat ini mencapai 800 orang, selebihnya adalah kekurangan guru untuk jenjang SD.

"Bisa guru mata pelajaran atau guru kelas. Jika kondisi tidak segera dicarikan solusi bisa berdampak pada proses belajar mengajar pendidikan dasar di Surabaya," kata dr Akmarawita, Senin (16/11/2025).