Naikkan Belanja Daerah 2026, Pemkot Mojokerto Juga Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pajak Dan Retribusi

Ringkasan Berita:

• Nota Keuangan APBD Kota Mojokerto 2026 menunjukkan proyeksi kenaikan belanja daerah Rp 10,1 miliar yang diimbangi dengan kenaikan pendapatan Rp 811 miliar.
• Rencana belanja daerah 2026 akan dikelompokkan meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 
• Untuk menaikkan target PAD, pemda akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi serta mendorong ketaatan wajib pajak.

 

SURYA.CO.ID, KOTA MOJOKERTO - Materi dalam nota keuangan APBD Kota Mojokerto 2026 menunjukkan proyeksi kenaikan belanja dan proyeksi pendapatan daerah.

Dalam penyampaian nota keuangan APBD tahun anggaran 2026 di DPRD Kota Mojokerto, Senin (17/11/2025), disampaikan anggaran belanja daerah dari APBD 2026, diproyeksikan Rp 885 miliar atau naik Rp 10,1 miliar.

Rencana kenaikan anggaran belanja itu diimbangi proyeksi peningkatan pendapatan daerah senilai Rp 811 miliar. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memaparkan hal itu dalam sidang paripurna DPRD.

"Penyusunan RAPBD 2026 telah berdasarkan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2025-2029, dan berpedoman RKPD Tahun 2026 dengan tema 'Penguatan Daya Saing SDM untuk Akselerasi Pembangunan yang Inklusif dalam Rangka Menjaga Kualitas Hidup Masyarakat Berbasis Social Capital'," kata Ning Ita - sapaan Wali Kota Mojokerto.

Ia menjelaskan, rencana belanja daerah 2026 nantinya akan dikelompokkan meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Sedangkan, arah kebijakan belanja daerah akan fokus pada program yang mendukung prioritas pembangunan di antaranya penguatan regulasi perizinan dan akses investor di sektor unggulan, percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan mendukung mobilitas barang dan jasa, optimalisasi perencanaan tata ruang yang inklusif serta berketahanan.

Kemudian, peningkatan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, penguatan mitigasi bencana sebagai bentuk ketahanan daerah, penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan.

"Selanjutnya, penguatan SDM melalui akses pendidikan yang berkualitas. Layanan kesehatan optimal dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat," ucap wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto tersebut. 

Ning Ita menjelaskan, peningkatan PAD bakal dipacu sebagaimana yang disepakati dalam KUA–PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

Menaikkan Pungutan Pajak

Langkah strategis peningkatan PAD Kota Mojokerto 2026, di antaranya intensifikasi pendapatan daerah khususnya dalam pelaksanaan elektronifikasi (tunai ke nontunai) pada transaksi pemerintah daerah.

Kemudian, ekstensifikasi serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi.

"Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta penguatan pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan PAD yang harus bersamaan dengan peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan," pungkas Ning Ita.

Pendapatan daerah Kota Mojokerto pada R-APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 811.238.377.773,59. Kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp 885.990.382.514,37, dengan peningkatan Rp 10.128.888.087,48. *****