DPRD Kota Blitar Bahas Raperda APBD 2026, Pemkot Siapkan Efisiensi dan Proyek Peningkat PAD

Ringkasan Berita:

• DPRD Kota Blitar di Jatim membahas Raperda APBD 2026, sejumlah fraksi soroti pembangunan sirkuit dan pengelolaan sampah.
• Pemkot Blitar lakukan efisiensi akibat pemangkasan anggaran pusat sebesar 17 persen.
• Pembangunan 2026 difokuskan pada peningkatan PAD, termasuk sirkuit, Taman Joko Pangon, dan revitalisasi Pasar Legi.

SURYA.CO.ID, KOTA BLITAR – DPRD Kota Blitar di Jawa Timur (Jatim), menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Kota Blitar 2026, serta tanggapan Wali Kota Blitar, Senin (17/11/2025). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim dan dihadiri Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

Rapat turut diikuti anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

Fraksi Soroti Proyek Strategis 2026

Syahrul Alim mengatakan, sejumlah fraksi memberi masukan terkait rencana pembangunan strategis tahun 2026. 

Beberapa proyek yang disoroti, di antaranya pembangunan sirkuit dan pengembangan pengelolaan sampah.

Menurut Syahrul, pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan prioritas serta menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Harus ada analisa, apakah pembangunan itu menimbulkan beban tinggi operasional daerah, dan apakah dapat menghasilkan PAD,” ujarnya.

Pembahasan APBD Ditarget Rampung 25 November

Usai rapat paripurna, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkot Blitar langsung melakukan pembahasan lanjutan. 

Penetapan APBD 2026 ditargetkan selesai pada 25 November 2025.

“Mulai siang ini dan seterusnya kami terus melakukan pembahasan,” kata Syahrul.

Pemkot Blitar Lakukan Efisiensi Akibat Pemangkasan Anggaran Pusat

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menyampaikan bahwa APBD 2026 harus disesuaikan dengan kondisi terbaru. 

Pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Kota Blitar sekitar 17 persen.

“Beberapa program yang dulu ada, mungkin menjadi tidak ada, dan beberapa harus diefisiensi,” jelasnya.

Mas Ibin menegaskan, bahwa kegiatan operasional yang tidak mendesak tidak akan dianggarkan.

Fokus Pembangunan untuk Tingkatkan PAD