Operasi Zebra Semeru 2025 di Lumajang, Polisi Soroti Pelajar Bersepeda Motor ke Sekolah

Ringkasan Berita:

• Operasi Zebra Semeru 2025 di Lumajang, Jatim, digelar 17–30 November 2025 dengan 9 fokus pelanggaran.
• Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar minta penindakan humanis dan integritas tinggi tanpa pungli.
• Data Polda Jatim: 22.815 kecelakaan terjadi hingga Oktober 2025, dengan 2.792 korban meninggal.

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Polres Lumajang di Jawa Timur (Jatim), menyiapkan 9 fokus penindakan dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025 yang berlangsung mulai 17–30 November 2025. 

Kapolres Lumajang, AKBP Alex Sandy Siregar, menegaskan seluruh jajaran wajib mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap tindakan di lapangan.

9 Fokus Pelanggaran

AKBP Alex menjelaskan, terdapat 9 sasaran utama dalam operasi tahun ini, antara lain:

1. Tidak memakai helm SNI
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan
3. Tidak membawa atau melengkapi SIM dan STNK
4. Menggunakan ponsel saat berkendara
5. Mengemudi dalam keadaan mabuk
6. Melawan arus
7. Pengendara di bawah umur
8. Membonceng lebih dari dua orang
9. Kendaraan melebihi muatan

Alex menyoroti maraknya pelajar yang mengendarai sepeda motor menuju sekolah. 

Menurutnya, anak di bawah umur secara hukum tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor, karena belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Tingginya Angka Kematian Jadi Peringatan

Meski angka kecelakaan di wilayah Jatim tercatat menurun, tingginya jumlah korban meninggal dunia tetap menjadi perhatian serius. 

Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, sepanjang Januari–Oktober 2025 terjadi 22.815 kasus kecelakaan, menewaskan 2.792 orang, dengan 927 luka berat dan 33.316 luka ringan.

“Meski jumlah kecelakaan menurun, tingginya angka kematian menjadi peringatan serius bagi kita, bahwa keselamatan di jalan harus terus diutamakan,” ujar Alex, Kamis (17/11/2025).

Penegasan Integritas Anggota Polisi

Alex juga meminta seluruh anggota menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan Operasi Zebra 2025. 

Hal itu termasuk layanan administrasi seperti SIM, STNK dan BPKB yang harus bebas pungli, serta terus didorong menuju digitalisasi pelayanan.

“Tidak boleh ada pungutan liar, sikap arogan atau penyalahgunaan kewenangan. Polantas harus menjadi figur yang mencerminkan ketertiban berlalu lintas,” tegasnya.

Polres Lumajang, berharap operasi ini dapat meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya.