Sosok dr Yunus Mahatma, Direktur RSUD Ponorogo yang Terseret OTT KPK Bareng Bupati Sugiri Sancoko

Ringkasan Berita:

• Direktur RSUD Ponorogo dr Yunus Mahatma diperiksa KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada 7 November 2025, diduga berhubungan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
• Ia hadir di Gedung Merah Putih KPK bersama Sugiri dan Sekda Agus Pramono pada Sabtu, 8 November 2025.

SURYA.co.id - Inilah sosok dr Yunus Mahatma, Direktur RSUD Ponorogo yang ikut terseret dalam kasus dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT KPK pada Jumat (7/11/2025). 

dr Yunus Mahatma turut diperiksa KPK dalam OTT yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Jumat (7/11/2025). 

Ia terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK bersama Sugiri dan Sekda Agus Pramono, Sabtu (8/11/2025). 

Kasus ini, diduga terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Lahir di Kabupaten Blitar, dr Yunus Mahatma menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. 

Ia memulai karier sebagai PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada 1991, sebelum pindah ke Magetan pada 1999 akibat kerusuhan.

Setelah menempuh pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro, ia sempat mengabdi di Aceh, lalu kembali ke Magetan pada 2006. 

Pada 2013, ia menjabat sebagai Direktur RSUD dr Sayidiman Magetan hingga 2019.

Pada 2021, dr Yunus memilih pensiun dini dan mengikuti asesmen untuk menjadi Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo.

Harta Kekayaan Tertinggi di Antara Pejabat Ponorogo

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, dr Yunus Mahatma tercatat memiliki total kekayaan Rp 14,54 miliar, setelah dikurangi utang Rp 800 juta. 

Angka tersebut, lebih tinggi dari Bupati Sugiri Sancoko (Rp 6,3 miliar) dan Sekda Agus Pramono (Rp 8,8 miliar).

Baca juga: Kekayaan Agus Pramono, Sekda Ponorogo yang Ditangkap KPK Bareng Bupati Sugiri Sancoko, Utang Rp 1,5M

Rincian kekayaan dr Yunus meliputi:

• Tanah dan bangunan: Rp 9,25 miliar
• Alat transportasi dan mesin: Rp 1,11 miliar
• Kas dan setara kas: Rp 4,7 miliar
• Harta lainnya: Rp 250 juta
• Harta bergerak lainnya: Rp 25 juta

Aset properti tersebar di Kota Madiun, Surabaya, dan Karanganyar. Ia juga memiliki dua mobil pribadi: Honda HR-V 2021 dan BMW 320 2023.

Kronologi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mulai terkuak. 

Operasi senyap yang berlangsung pada Jumat (7/11/2025) sore itu, diduga terkait praktik suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemkab Ponorogo dan menyeret 13 orang, termasuk pejabat dan pihak swasta.

Sekitar pukul 16.45 WIB, 10 penyidik KPK tiba di rumah dinas Bupati Ponorogo (Pringgitan), menggunakan 3 mobil berwarna hitam berplat luar daerah. 

Mereka langsung menuju pos jaga timur, dan menanyakan keberadaan empat orang dekat Bupati Sugiri.

Sempat terjadi ketegangan antara penyidik dan satpam, karena belum ada identifikasi resmi. 

Namun, setelah salah satu orang yang dicari keluar dari pintu timur dan dirangkul penyidik, surat resmi dari KPK ditunjukkan. 

Satpam akhirnya mereda setelah mengetahui identitas para penyidik.

Setelah masuk ke rumah dinas, penyidik langsung mengamankan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. 

Malam harinya, ia bersama beberapa orang dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk pemeriksaan intensif.

Pihak-pihak yang turut diamankan antara lain:

• Sekda Ponorogo Agus Pramono
• Kabid Mutasi BKPSDM Arif Pujiana
• Elly Widodo (adik kandung Bupati Sugiri)
• Kokoh Priyo Utomo (orang kepercayaan Bupati)
• Dua pihak swasta lainnya

Pemeriksaan Lanjutan di Gedung Merah Putih

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa dari 13 orang yang diamankan, 7 orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lanjutan. 

KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.

Kasus ini, diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id