Sejumlah Proyek di Jombang Tertunda, Serapan APBD 2025 Baru 71 Persen Jelang Akhir Tahun

Selain proyek gagal, sejumlah kegiatan lain masih tertahan, akibat persoalan teknis dan administratif. 

Salah satunya terjadi di Dinas Sosial, yang tengah menyelesaikan tahap pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.

"Beberapa kegiatan fisik memang membutuhkan waktu tambahan, karena terkait dokumen pembebasan lahan dan perizinan. Tapi kami pantau terus supaya tidak molor terlalu lama," beber Agus.

Upaya Percepatan Terus Dilakukan

Pemkab Jombang, imbuh Agus, telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program yang tersisa. 

Evaluasi mingguan dan koordinasi lintas instansi dilakukan, guna memastikan realisasi keuangan sejalan dengan progres fisik di lapangan.

"Kami terus dorong percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak ada hambatan berarti menjelang akhir tahun," tuturnya.

Dengan langkah-langkah percepatan tersebut, Pemkab Jombang tetap menargetkan serapan anggaran APBD Rp 3,2 triliun tahun 2025 bisa mencapai 95 persen.

"APBD ini adalah instrumen pembangunan. Jadi, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka di laporan," pungkas Agus.