Sejumlah Proyek di Jombang Tertunda, Serapan APBD 2025 Baru 71 Persen Jelang Akhir Tahun

Ringkasan Berita:

• Serapan APBD Jombang 2025 baru 71,65 persen, Pemkab Jombang, Jatim, targetkan capai 95 persen di akhir tahun.
• Proyek jembatan Rp 3,5 miliar gagal lelang, jadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran.
• Evaluasi mingguan dan percepatan pengadaan dilakukan untuk dorong realisasi program OPD.

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), tahun 2025 masih tertahan di angka 71,65 persen hingga awal November 2025. 

Meski tergolong belum maksimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tetap optimistis dapat mengejar target serapan hingga 95 persen menjelang akhir tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, mengakui bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa kendala teknis dan administrasi. 

Salah satunya, kata Agus, adalah gagalnya pelaksanaan proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya dikerjakan tahun ini.

"Memang masih ada beberapa kegiatan besar yang belum terealisasi, karena kendala lelang maupun kesiapan lapangan. Namun secara umum, kami terus dorong percepatan agar target 95 persen dapat tercapai," ucap Agus, Jumat (7/11/2025). 

OPD dengan Serapan Tertinggi

Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) tercatat berhasil mencatatkan kinerja anggaran yang cukup baik. 

Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) serta Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan.

"OPD-OPD ini menunjukkan komitmen yang baik terhadap jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kami berikan apresiasi atas capaian tersebut," ujarnya.

Serapan Terendah dan Proyek Gagal

Namun, tidak semua perangkat daerah menunjukkan hasil menggembirakan. 

Sekda Agus menyebut, ada lima OPD dengan serapan terendah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kecamatan Tembelang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.

"Paling rendah masih di Dinas Perkim, baru sekitar 42,51 persen," Agus melanjutkan.

Rendahnya serapan di Dinas Perkim, tambah Agus, salah satunya dipicu oleh gagalnya pembangunan jembatan bailey di Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, dengan nilai proyek mencapai Rp 3,5 miliar. 

Proyek tersebut tak bisa dijalankan, karena tiga kali proses lelang tidak menemukan penyedia yang memenuhi kriteria.

"Karena gagal lelang, otomatis anggaran belum bisa digunakan tahun ini," ungkapnya. 

Hambatan Teknis dan Administratif