Polemik Kebijakan 5 Hari Sekolah di Jombang, DPRD dan Dewan Pendidikan Soroti Dampak Sosial

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Jatim, dukung 5 hari sekolah dengan catatan fleksibel, Bupati Jombang klaim kebijakan berjalan baik.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Anggit Puji Widodo
5 HARI SEKOLAH - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, saat menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, langsung dari Bupati Jombang Warsubi di Ruang Swagata Pemkab Jombang, Jawa Timur pada Selasa (12/8/2025). Minta kebijakan 5 hari sekolah dievaluasi. 
Ringkasan Berita:
  • Dewan Pendidikan Jombang, Jatim, dukung kebijakan 5 hari sekolah, minta penerapan fleksibel sesuai kondisi sekolah.
  • DPRD Jombang soroti dampak terhadap pendidikan agama dan kesiapan fasilitas sekolah.
  • Bupati Jombang, Warsubi, klaim kebijakan berjalan baik, siap tampung aspirasi masyarakat.

 

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Polemik kebijakan 5 hari sekolah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), terus bergulir. 

Setelah sebelumnya DPRD Jombang menyerukan evaluasi, kini giliran Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang yang menyampaikan pandangannya.

Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, namun menekankan pentingnya penerapan yang fleksibel dan tidak seragam di semua satuan pendidikan.

“Kami mendukung program lima hari sekolah, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan daerah,” ujar Cholil, Rabu (5/11/2025).

Dewan Pendidikan: Harus Selektif dan Berdasarkan Kajian

Cholil menilai, bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan dan karakter siswa. 

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap sekolah memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda.

“Penerapan lima hari sekolah harus selektif dan fleksibel. Tidak bisa dipukul rata,” tegasnya.

Dewan Pendidikan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan secara luas, termasuk kesiapan sarana, tenaga pendidik, jarak tempuh siswa dan dampak terhadap kegiatan keagamaan.

Fraksi PKB DPRD Jombang: Kebijakan Tergesa-Gesa dan Berdampak pada Pendidikan Agama

Fraksi PKB DPRD Jombang juga menyoroti dampak negatif kebijakan ini, terutama terhadap ruang belajar keagamaan seperti TPQ dan Madrasah Diniyah. 

Dalam forum hearing bersama guru dan pengelola lembaga pendidikan, banyak pihak menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya waktu anak-anak untuk belajar agama.

“Banyak sekolah belum siap. Fasilitas seperti ruang istirahat, toilet dan tempat ibadah masih minim,” ujar Ketua Fraksi PKB, M Subaidi Muchtar, Selasa (14/10/2025).

Bupati Jombang: Kebijakan 5 Hari Sekolah Sudah Berjalan Baik

Sementara itu, Bupati Jombang, Warsubi, menyatakan bahwa pelaksanaan 5 hari sekolah di wilayahnya berjalan baik. 

Ia menyebut, akan tetap menampung aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi jika diperlukan.

“Kalau ada permasalahan, kami akan lihat. Kami tampung aspirasi dari masyarakat,” ucap Warsubi, Rabu (15/10/2025).

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved