Ringkasan Berita:

• Dinsos Kediri sedang memverifikasi dan finalisasi data 135.053 KPM penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap 4.
• Verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dilakukan untuk pastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
• KPM akan menerima total Rp 900 ribu untuk alokasi 3 bulan (Okt, Nov, Des 2025), menunggu konfirmasi akhir Pusat.
• Ditemukan 118 rekening Bansos diblokir (oleh Kemensos) karena terindikasi disalahgunakan (dugaan judi online).

SURYA.co.id, KEDIRI - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri masih melakukan verifikasi dan finalisasi data penerima keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan segera mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap keempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kabupaten Kediri, Ariyanto, menjelaskan bahwa proses verifikasi ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih data.

Baca juga: Data Dinsos : 118 Rekening Bansos di Kabupaten Kediri Terindikasi Judol

Verifikasi dilakukan terhadap data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang memuat kelompok warga dengan tingkat ekonomi terbawah di daerah.

"Hingga saat ini masih proses verifikasi data," kata Ari saat ditemui, Selasa (4/11/2025).

Dari hasil pendataan awal, tercatat ada 135.053 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri yang masuk dalam daftar penerima BLTS.

Jumlah tersebut mencakup masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4 DTSEN yaitu kelompok ekonomi rentan yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Kalau nanti hasil verifikasi sudah tuntas dan penerimanya dinyatakan layak, pencairan bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Kami masih menunggu verifikasi akhir dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Penerima Baru

Lebih lanjut, Ari menuturkan bahwa sebagian besar penerima merupakan penerima BLT reguler atau mereka yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Namun, ada juga penerima baru hasil pembaruan data tahun ini yang jumlahnya cukup signifikan.

Data ini kami terima dari pusat, tetapi perlu diperbarui karena bisa saja ada penerima yang sudah meninggal dunia, pindah wilayah, atau kondisi ekonominya sudah berubah.

"Kalau tidak lagi memenuhi syarat, otomatis dikeluarkan dari daftar penerima," jelasnya.

Menurut Ari, verifikasi dilakukan secara digital melalui aplikasi DTSEN yang memudahkan penyaringan data.

Dinsos juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk memastikan validitas setiap nama yang tercantum dalam daftar penerima.

Setelah proses verifikasi daerah selesai, Dinsos Kabupaten Kediri akan menunggu konfirmasi akhir dari pemerintah pusat sebelum dana BLTS disalurkan.

Total bantuan yang akan diterima oleh setiap KPM mencapai Rp 900 ribu untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2025.

Mengenai teknis penyaluran Ari menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Ada kemungkinan pencairan dilakukan di titik-titik penyaluran yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun detail mekanismenya masih dalam pembahasan.

"Untuk mekanisme pencairannya, bisa jadi nanti dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat agar pelaksanaannya tertib dan sesuai aturan," paparnya.

Ari menambahkan, Dinsos juga menunggu jadwal pencairan BLT reguler yang menjadi program rutin pemerintah bagi masyarakat prasejahtera.

Ia berharap seluruh proses verifikasi dapat selesai tepat waktu sehingga warga yang berhak segera menerima haknya sebelum akhir tahun.

"Kami berharap seluruh proses berjalan lancar agar masyarakat penerima manfaat bisa segera merasakan bantuan ini. Apalagi menjelang akhir tahun, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat," pungkasnya.

Dengan proses verifikasi yang lebih ketat dan berbasis data tunggal nasional, Dinsos Kabupaten Kediri berharap penyaluran BLT tahap keempat ini benar-benar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi di masa transisi menuju tahun 2026.

Sebelumnya ada 118 rekening yang terindikasi disalahkan gunakan dan diblokir lantaran untuk judi online dari total 133.652 penerima Bansos pada triwulan ketiga 2025.

Menurutnya, pemblokiran rekening bukan dilakukan langsung oleh Dinsos Kabupaten, melainkan dari Kemensos.

Dinsos daerah hanya bertugas memfasilitasi proses verifikasi dan mendampingi masyarakat yang mengajukan sanggahan.

"Data itu dari Kementerian yang memblokir, bukan kita. Tugas kita memastikan jika ada usul sanggah bisa diproses sesuai prosedur. Kalau terbukti tidak terlibat, maka bisa dipulihkan kembali sebagai penerima manfaat," ucapnya.

Ari menambahkan dengan adanya kasus ini, dia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga data diri dan bijak menggunakan bantuan.

"Jika memang terbukti terlibat, maka otomatis rekeningnya terdampak dan tidak akan menerima bantuan," tandasnya.