Tetap Relokasi Pusat Pemerintahan Meski TKD Susut Rp 281 M, Pemkab Mojokerto Siap Hemat Anggaran
progress pemindahan pusat pemerintahan tahun ini menyelesaikan studi kelayakan lokasi dan pembebasan lahan pada tahun 2026 mendatang
Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Deddy Humana
lihat foto
surya/Mohammad Romadoni (Romadoni)
BERKERAS PINDAH - Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra) menegaskan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto tetap menjadi prioritas di tengah efisensi dana transfer ke daerah pada 2026.
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mojokerto menggandeng akademisi dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, terkait studi kelayakan lokasi pusat pemerintahan dan mencetuskan tiga pilihan yaitu di Kecamatan Mojosari, Kutorejo dan Puri.
Dengan nilai tertinggi di wilayah Mojosari, bakal menjadi pilihan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Jika tidak ada kendala, pembebasan lahan untuk pusat pemerintahan baru ditargetkan selesai pada 2026 nanti.
"Doakan semoga tahun ini lahan sudah bisa kita miliki, kalau lahan milik pemkab sudah dapat merencanakan pembangunan. Idealnya lahan 10 hektare, maksimal pada 2027 untuk tahapan awal," tukasnya. *****
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.