Berkeras Kembali Ke Alun-Alun Tuban, PKL Diminta Tidak Hanya Menuntut Pemda Dan Introspeksi Diri

“Awalnya sudah kami beri tempat yang representatif, tetapi lama-lama banyak yang kembali ke alun-alun,” imbuhnya.

Penulis: Muhammad Nurkholis | Editor: Deddy Humana
surya/Muhammad Nurkholis
POLEMIK PKL - Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memberikan keteranganterkait polemik PKL Alun-Alun Tuban, Selasa (14/10/2025). Ia meminta para pedagang menaati aturan dan introspeksi diri. 

SURYA.CO.ID, TUBAN - Tarik ulur pemindahan para PKL dari Alun-Alun Tuban ke area parkir Pantai Boom, masih panjang. Dalam sepekan terakhir, para pedagang menggelar berbagai aksi protes akibat turunnya pendapatan mereka sejak di relokasi sekitar 10 bulan lalu.

Setelah menggelar demo di depan Kantor Pemkab Tuban pada 7 Oktober 2025, para PKL juga menggelar aksi solidaritas selama dua hari, 11–12 Oktober 2025. Aksi solidaritas ini dilakukan dengan cara berjualan kembali di kawasan Alun-Alun Tuban.

Menanggapi hal ini, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa fasilitas publik tidak boleh dimonopoli satu kelompok, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. “Semua ini demi kepentingan masyarakat luas,” kata Lindra, Selasa (14/10/2025).

Lindra menjelaskan, persoalan PKL di Alun-Alun bukan masalah baru. Sejak 10-15 tahun lalu, pemerintah daerah sudah menyediakan tempat relokasi di Lapangan Kebonsari. Namun seiring waktu, banyak pedagang yang kembali berjualan di alun-alun.

“Awalnya sudah kami beri tempat yang representatif, tetapi lama-lama banyak yang kembali ke alun-alun,” imbuhnya.

Selain Lapangan Kebonsari, pemda juga menyiapkan lokasi alternatif di Pantai Boom Tuban. Bahkan, jalur transportasi pun sudah dibenahi untuk mendukung peningkatan daya saing para pedagang.

Pemkab Tuban juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar para PKL bisa meningkatkan kualitas produk, harga, pelayanan, dan kemasan.

“Karena ini kawasan wisata, maka pelayanan, harga, dan packaging harus benar-benar diperhatikan. Banyak masukan dari masyarakat soal harga yang tidak seragam, padahal makanannya sama,” bebernya.

Lindra menegaskan, aturan yang dibuat bukan untuk membatasi tetapi untuk menjaga ketertiban dan keadilan bersama. 

Ia berharap para PKL tidak hanya menuntut pemerintah, tetapi juga mau introspeksi terhadap pelayanan mereka.

“Regulasi itu dibuat untuk saling menjaga satu sama lain. Saya berharap semua taat aturan, saling menghormati, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya. *****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved