Perbaikan Gedung DPRD Kota Kediri Rp 15 Miliar Pasca Terbakar, Relokasi Dipastikan Jauh Lebih Mahal

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Gedung DPRD Kota Kediri yang hangus dilalap api saat kerusuhan, Sabtu (30/8/2025) lalu, menyisakan puing-puing dan kerusakan parah.

Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo turun langsung meninjau lokasi bersama jajaran pemda, Minggu (14/9/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri PU ditemani oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan pimpinan DPRD Kota. Mereka berkeliling gedung, meninjau ruang-ruang yang sudah tidak bisa difungsikan lagi akibat kobaran api.

"Kami ingin melihat langsung kondisi kerusakan sebelum menentukan langkah penanganan," kata Dody di sela kunjungan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian PU pada prinsipnya siap membantu proses rehabilitasi. Namun muncul usulan baru dari anggota DPRD dan Wali Kota Kediri agar kantor legislatif tersebut dipindahkan ke lokasi lain.

"Kalau dipindah, harus ada persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dari kami, tugasnya hanya menghitung dan menyiapkan opsi perbaikan," jelasnya.

Menurut Dody, jika hanya rehabilitasi di lokasi lama maka estimasi anggaran Rp 15 miliar. Namun jika pembangunan dilakukan di lokasi baru, anggaran dipastikan lebih besar.

"Sayap kanan kiri rusaknya sedang, tetapi gedung utama harus dihancurkan. Kalau membangun baru tentu biayanya jauh lebih tinggi, sehingga perlu keputusan final dari Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Dody menambahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan skema pemulihan untuk sejumlah gedung pemerintah yang terbakar di berbagai daerah dengan total anggaran hampir Rp 1 triliun. 

"Di beberapa tempat, DPRD meminta dipindah. Tetapi setelah dijelaskan mereka memilih dibangun di lokasi lama agar lebih cepat. Nah, kalau di Kediri mereka rela menunggu, tentu akan kami proses sesuai prosedur," imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus menilai relokasi adalah solusi terbaik. Menurutnya, gedung DPRD saat ini terlalu sempit dan tidak representatif untuk menampung berbagai kegiatan dewan maupun audiensi publik.

"Banyak masyarakat yang harus berada di luar saat rapat dengar pendapat, karena ruangnya tidak cukup. Dengan adanya lahan milik pemkot, tentu lebih ideal jika dimanfaatkan," tuturnya.

Ia menambahkan, usulan pemindahan gedung DPRD sudah melalui paripurna bersama anggota dewan dan disetujui oleh pemerintah kota.

"Bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an, dan luasnya tidak pernah berubah. Maka wajar jika sekarang kami meminta lokasi yang lebih representatif," kata Firdaus.

Meski begitu, Firdaus menegaskan lokasi baru masih dalam pembahasan. Ada beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan, namun keputusan final tetap menunggu restu dari kementerian terkait.

Untuk sementara, aktivitas rapat DPRD dipindahkan ke beberapa ruangan yang dipinjamkan oleh Pemkot Kediri. *****