Perkuat Sistem Kesehatan, SK Bupati Instruksikan Larangan Memasung Warga Gangguan Jiwa di Lumajang

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Program Jatim bebas pasung pernah digencarkan di era Gubernur Soekarwo, dan sekarang kembali diterapkan Bupati Lumajang,  Indah Amperawati.

Bunda Indah menegaskan mulai 2025 ini, praktik pemasungan terhadap warga gangguan kejiwaan resmi dilarang di Lumajang. 

Kepastian tersebut ditegaskan melalui penerbitan SK Bupati Lumajang tentang Bebas Pasung 2025. "Ini merupakan bentuk perhatian dan penghormatan terhadap hak azasi mereka,” kata Bundah Indah, Kamis (21/8/2025).

Menurut Indah, layanan kesehatan di Lumajang harus memiliki pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Sebagai solusi, Indah menginstruksikan jajaran Pemkab Lumajang agar memperkuat sistem kesehatan masyarakat. 

Di antaranya program deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi diperluas mulai dari Posyandu hingga rumah sakit rujukan dengan target penanganan menyeluruh. 

Untuk penyakit menular, seperti TB, malaria, dan DBD, strategi edukasi dan intervensi aktif diterapkan sampai tingkat RT. “Kami bergerak dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan kesehatan yang humanis bisa terwujud lewat kolaborasi lintas sektor.  Di antaranya melibatkan pondok pesantren, LSM, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal.

Indah berharap dengan kebijakan bebas pasung, Lumajang berkomitmen mewujudkan daerah sehat dan inklusif, sekaligus menghapus stigma terhadap penderita gangguan jiwa.

“Kebijakan ini merupakan awal dari perubahan besar. Kesehatan itu hak setiap warga tanpa terkecuali, dan pemerintah hadir untuk menjamin itu," harap politisi Gerindra itu. ****