Sertifikasi Wakaf di Jatim Tuntas 100 Persen, BPN dan Pemprov Siap Genjot Legalitas Aset Daerah

Ringkasan Berita:

• BPN Jatim tuntaskan 100 persen sertifikasi tanah wakaf, total 80.000 bidang di seluruh wilayah.G
• Gubernur Khofifah minta inventarisasi aset sekolah dan kantor UPT yang belum bersertifikat.
• Program Gemapatas segera diluncurkan untuk cegah sengketa batas dan percepat pengukuran tanah.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur (Jatim), Asep Heri, melaporkan bahwa target sertifikasi tanah wakaf di seluruh wilayah Jatim telah tuntas 100 persen.

Dari total target 80.000 bidang tanah wakaf, seluruhnya telah selesai disertifikasi.

“Dari target kurang lebih 80.000 sertifikat wakaf di Jawa Timur, saat ini sudah selesai 100 persen,” ujar Asep Heri usai audiensi bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (6/11/2025).

Sinergi BPN dan Pemprov Jatim Dorong Kepastian Hukum Aset

Asep menyampaikan, bahwa dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sangat berperan dalam pencapaian tersebut.

Ia optimis, sinergi ini akan mempercepat sertifikasi tanah lainnya, termasuk aset milik pemerintah daerah.

“Dengan sinergi ini, kami optimis seluruh masyarakat dan Pemda memiliki kepastian hukum atas aset mereka,” tambahnya.

Gubernur Khofifah Minta Inventarisasi Aset Sekolah dan Kantor UPT

Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya dalam mendukung program pertanahan, termasuk sertifikasi tanah wakaf milik organisasi keagamaan dan tempat ibadah.

Ia juga meminta Sekda Jatim untuk menginventarisasi aset sekolah SMA/SMK dan kantor UPT yang belum bersertifikat.

“Legalitas tanah adalah bagian dari nilai sejarah masyarakat. Harus segera dituntaskan,” tegas Khofifah.

Gemapatas Segera Diluncurkan, Cegah Sengketa Batas Tanah

Selain mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Khofifah juga menyatakan kesiapan meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) bersama Kanwil BPN Jatim.

“Gemapatas ini untuk meminimalisir sengketa batas dan mempercepat proses pengukuran,” ujarnya.

Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen mendukung penuh penyelesaian program nasional pertanahan, termasuk sertifikasi aset milik pemerintah daerah.