Raperda Penanggulangan Bencana, Fraksi PDIP DPRD Jatim: Butuh Sinergi Seluruh Pihak

"Sehingga, sangat penting dilakukan sebagai pembiasaan sikap dan perilaku untuk peka terhadap bencana. Untuk itu edukasi dan keterampilan harus menjadi bagian dalam semua proses, tidak hanya belajar mengajar, pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi tetapi termasuk dalam setiap tempat kerja. Pembiasaan peka dan responsif terhadap kejadian bencana ditanamkan sejak dini dengan perencanaan yang dilakukan Pemerintah," ujar Suli dikutip dalam catatan fraksi PAN.

Politisi kawakan ini memberi contoh, di Jepang misalnya, anak-anak sekolah dasar memakai tas yang sama yaitu tas punggung yang didesain tertentu.

Desain ini memungkinkan tas digunakan pula untuk melindungi diri dalam hal terjadi bencana khususnya gempa bumi.

"Di tempat-tempat kerja, kita perlu membudayakan K3, termasuk dalam hal terjadi kebencanaan," jelas Suli.

Di sisi lain, Fraksi PAN juga menyoroti penguatan pelindungan terhadap kelompok rentan, termasuk pembentukan unit layanan disabilitas.

Bahwa dalam setiap bencana, selalu terdapat kelompok dengan resiko-resiko yang berbeda, berdasarkan kerentanan sebagai korban.

Menurut Suli, kelompok rentan dalam bencana adalah kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan lebih tinggi dan risiko lebih besar mengalami dampak negatif saat terjadi bencana, seperti perempuan dan anak, lansia, penyandang disabilitas, orang yang dalam perawatan kesehatan hingga termasuk kelompok yang berada dalam pengungsian karena konflik.

"Fraksi PAN memandang bahwa hal ini tidak hanya menyangkut untuk layanan disabilitas sehingga mengenai hal ini patut dipertimbangkan lebih luas," ungkap Suli.

Dalam paripurna yang sama, Siti Mukiyarti, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur memandang bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika kebencanaan yang semakin kompleks.

Serta untuk menyelaraskan kerangka hukum daerah dengan perkembangan regulasi nasional yang lebih mutakhir dan progresif.

"Fraksi PKB memberikan apresiasi terhadap materi muatan progresif dalam Raperda ini, yang telah mencerminkan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari reaktif menuju preventif dan inklusif," jelas Mukiyarti.