HIMKI Jatim Dorong Daya Saing Furnitur Lokal di Tengah Gempuran Produk Impor Murah

Ringkasan Berita:

• HIMKI Jatim dorong daya saing industri furnitur lokal menghadapi gempuran impor murah, terutama dari China.
• Kemenperin dukung IKM lewat pembinaan, restrukturisasi mesin, sertifikasi, dan penyederhanaan aturan TKDN.
• Kolaborasi lintas lembaga dan akses modal Rp500 juta–Rp10 miliar disiapkan untuk percepat IKM naik kelas.

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) menyoroti masuknya produk furnitur impor berharga murah yang dinilai menekan pasar lokal. 

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian turut turun tangan, dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) furnitur.

Potensi Besar Industri Furnitur Jatim

Ketua HIMKI Jatim, Peter S Tjioe, menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki kontribusi lebih dari 10 persen terhadap industri furnitur nasional. 

Namun, derasnya produk impor, terutama dari China, membuat pelaku IKM dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus bekerja ekstra.

“Indonesia punya kesempatan emas menggantikan produk asal China. Banyak pabrikan dunia melakukan shifting ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini peluang yang harus kami kejar bersama pemerintah,” ujar Peter saat ditemui di kantor sekretariat HIMKI Jatim, Kamis (13/11/2025).

Peter berharap pameran furnitur seperti yang digelar di Universitas Kristen Petra, dapat menjadi pemantik kebangkitan IKM. 

Ia menekankan pentingnya keberanian pelaku usaha untuk merebut pasar domestik, sebelum dikuasai produk asing.

Kemenperin Siapkan Pembinaan, Sertifikasi dan Restrukturisasi Mesin

Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin, Yedi Sabaryadi, memastikan pemerintah siap membantu IKM furnitur melalui berbagai program pembinaan. Ini meliputi restrukturisasi mesin, sertifikasi produk, pendampingan pameran hingga fasilitasi ekspor.

“Kami siap mendampingi teman-teman IKM agar bisa naik kelas. Mulai dari kelembagaan, proses produksi sampai ekspor, semua akan kami bantu,” tegas Yedi.

Pemerintah juga tengah menyederhanakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), agar proses perhitungan lebih mudah dan cepat bagi IKM. 

Perbaikan aturan diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi, dan meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Kolaborasi Lintas Lembaga Diperkuat

Yedi menyebut sinergi antara Kemenperin, Kementerian Koperasi dan UKM serta pemerintah daerah menjadi kunci agar pembinaan IKM dapat berjalan berkelanjutan.

“Sekarang tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi,” tuturnya.

Yedi juga menegaskan pentingnya pelaporan data industri melalui SIINAS, sebagai dasar pemerintah menentukan program bantuan yang tepat sasaran.

Akses Pembiayaan Hingga Rp 10 Miliar untuk IKM