SURYA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi gugatan delapan forum sekolah swasta terkait kebijakan rombongan belajar (rombel) maksimal 50 siswa per kelas di SMA negeri. 

Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. 

Sejumlah sekolah swasta merasa kebijakan itu menyebabkan turunnya minat siswa mendaftar ke sekolah mereka. 

Namun, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan secara material. 

“Ini bukan keputusan tata usaha yang merugikan secara material. Ini soal pendidikan, bukan bisnis tender yang menyebabkan yang lain kalah bersaing. Sekolah yang menggugat harus bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar dirugikan oleh kebijakan ini," ujar Dedi, Rabu (6/8/2025) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Heran Silfester Matutina Sosok Setia Bela Jokowi di Kasus Ijazah Belum Dibui, Machfud MD: Ada Apa?

Dedi menjelaskan, kebijakan rombel 50 orang per kelas bertujuan agar semua anak di Jawa Barat bisa sekolah tanpa terkendala biaya. 

Ia menilai kebijakan itu merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan akses pendidikan yang merata. 

“Jadi ini saya digugat karena menjalankan kewajiban negara untuk mendidik anak bangsa," tegasnya. 

Dedi menolak anggapan bahwa kebijakan tersebut mematikan sekolah swasta. 

Menurutnya, fenomena sepinya SMA swasta adalah akibat dari kompetisi antar-sekolah. 

“Kalau SMA-nya menarik, orang pasti tetap sekolah di situ. Kenapa sampai 50 per kelas? Karena banyak yang minat, karena sekolahnya bagus. Minat masyarakat tinggi, bukan karena dipaksa,” kata Dedi. 

Ia mencontohkan bahwa sekolah swasta favorit tetap kebanjiran siswa meskipun berdekatan dengan sekolah negeri. 

Daya Saing dan Gengsi Jadi Faktor 

Menurut Dedi, banyak sekolah swasta kalah bersaing karena biayanya mahal, namun kualitas dan fasilitasnya tidak memadai. 

“Masyarakat juga berpikir, buat apa bayar mahal kalau kualitasnya biasa saja? Yang favorit (berkualitas) tetap penuh, bahkan rebutan murid,”
ujarnya.