Kondisi ini memperkeruh demokrasi demokrasi dan menambah masifnya politik uang.

Terakhir, tingkat partisipasi masyarakat hanya 70 persen dari target 90 persen yang dicanangkan KPU Tulungagung, padahal KPU sudah menghabiskan anggaran besar untuk sosialisasi.

Rendahnya partisipasi ini menurut tim 03, disebabkan oleh  politik uang yang masif.

“Untuk proses pembuktian, kami siapkan para saksi dan bukti rekaman video,” ungkap Hery.

Hery menambahkan pihaknya akan menyampaikan bukti-bukti yang menguatkan ke majelis hakim.

“Jangan sampai demokrasi ini inkonstitusional karena pelanggaran yang masif dan didukung Bawaslu,” pungkasnya.