Sosok Kepala KPP Pratama Pekalongan yang Klarifikasi Kasus Buruh Jahit Dapat Tagihan Pajak Rp 2,8 M

Saat dilakukan klarifikasi, Ismanto mengakui bahwa NIK yang tercantum dalam dokumen tersebut memang miliknya, namun dia membantah tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar atau memiliki usaha dengan skala miliaran rupiah.

"Di Pekalongan, kejadian seperti ini bukan kali pertama."

Baca juga: 5 Siswa Mundur dan Guru Belum Lengkap, Pemkab Ponorogo Klaim Sekolah Rakyat Berjalan dengan Baik

"Banyak kasus serupa dimana nama dan NIK masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan mereka," lanjut Subandi.

Menanggapi hal ini, pihaknya menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini.

Subandi juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi.

"Jangan sembarangan meminjamkan KTP atau NPWP kepada orang lain."

"Jika menerima surat dari kantor pajak, segera lakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," pungkasnya.

Baca juga: Duduk Perkara Buruh Jahit di Pekalongan Lemas Tagihan Pajaknya Rp2,8 M, Ini Klarifikasi Kantor Pajak

Siapa sosok Subandi?

Subandi merupakan Kepala KPP Pekalongan, Kanwil DJP Jawa Tengah I

Subandi pernah menjadi narasumber dalam kegiatan Integrity Sharing yang dilaksanakan secara bersama di Aula Lantai 3 KPP Pratama Batang, Senin (26/8/2024) lalu. 

Dalam kegiatan tersebut, ia memberikan kutipan menarik, yakni “hidup itu murah, yang mahal adalah gaya hidup”.

Di bawah kepemimpinan Subandi, Kota Pekalongan menduduki peringkat pertama kepatuhan pembayaran wajib pajak. 

Subandi menyebutkan, di tahun 2022 lalu, target penerimaan pajak yang dikelola KPP Pratama Pekalongan telah tercapai sebesar 111, 51 persen.

"Ini prestasi yang luar biasa, karena selama 5 tahun kebelakang tidak tercapai targetnya."

"Sehingga, sebagai bentuk wujud syukur kami berbagi kegembiraan dan apresiasi kepada para wajib pajak," katanya, dikutip SURYA.CO.ID dari laman Pekalongankota.go.id.