Selain Ditinggal 5 Siswa Sekolah Rakyat di Ponorogo Juga Tidak Miliki Guru PAI dan Bahasa Jawa

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Kesiapan proses belajar mengajar Sekolah Rakyat memang memerlukan waktu dan program yang matang. Kendala yang dihadapi Sekolah Rakyat di Ponorogo tidak hanya ditinggalkan siswanya, tetapi juga keterbatasan tenaga guru.

Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, kekurangan pengajar terutama pada muatan lokal (Bahasa Jawa) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

“Ada dua guru belum terpenuhi. Guru bahasa Jawa yang sejak awal tidak ada. Dan guru PAI yang tidak memenuhi panggilan,” ungkap Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, Devit Tri Candrawati, Kamis (7/8/2025).

Devit menjelaskan bahwa sementara ada wali asuh yang kebetulan PAI sehingga diperbantukan untuk mengampu PAI.

“Karena ini masih MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Jadi sambil laporan sambil menunggu. Yang mengajar PAI merangkap dengan pengasuhan,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri tidak menampik hal itu. Sehingga Pemkab Ponorogo akan mengusulkan ke pemerintah pusat tentang belum terpenuhinya tenaga pendidik itu.

“Memang katanya kurang guru bahasa Jawa dan PAI. Tetapi untuk PAI diampu wali asuh sambil menunggu ya,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jelas Devit, kecuali dua guru tersebut telah terpenuhi. Namun perlu ada tambahan lain yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Contohnya juru masak perlu 2 orang, wali asrama masih perlu tambahan 2 orang dan tenaga kebersihan juga masih memerlukan 3 orang.

Kemudian PAI juga memerlukan 2 guru, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) perlu 2 orang dan Bahasa Jawa memerlukan 1 orang.

“Data ini akan kami sampaikan, kepala sekolah membuat membuat surat mengetahui Dindik lalu diteruskan Dinas Sosial ke kementerian,” pungkasnya.

Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf juga sempat berbicara tentang pengunduran guru Sekolah Rakyat saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo.

Namun Gus Ipul mengganti  kata 'mengundurkan diri' dengan menyebut para guru itu tidak memenuhi panggilan.“Sebelum mendaftar kan mereka telah mendatangani kesiapan, tetapi saat mereka dipanggil dan lulus, tidak memnuhi panggilan,” tambahnya.

Dari 1400 guru diterima di seluruh Indonesia, yang tidak memenuhi panggilan ada 143 orang. “Untuk guru itu kan ada cadangan, jadi kami ambil di bawahnya sesuai kebutuhan mapel di situ. Jadi kita nggak boleh memaksa juga,” urainya.

Gus Ipul mengaku bahwa 143 guru yang mundur sebagian besar diterima di Sekolah Rakyat yang belum beroperasi, yang baru akan beroperasi beberapa pekan ke depan. 

“Alasannya ada yang telah diterima PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di pemda. Mereka memilih di sana ya kita hormati. Ada juga karena merasa jauh lokasinya,” pungkasnya. *****