Pemkab Kediri Tunda Pengadaan Kendaraan Baru Pasca Kerusuhan, Dana Darurat Untuk Hadapi Bencana

Sebagian besar digunakan untuk pengadaan peralatan kantor serta pembangunan ruang kerja sementara bagi SKPD yang terdampak

Penulis: Isya Anshori | Editor: Deddy Humana
surya/isya anshori (isyaanshori)
RUSAK - Petugas dan relawan membersihkan puing mobil bekas pembakaran usai aksi kerusuhan di area Kantor Pemkab Kediri, Rabu (3/9/2025) lalu. Ada 28 unit mobil dinas juga rusak parah bahkan beberapa di antaranya dibakar massa. 

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pemkab Kediri memastikan belum akan melakukan pengadaan kendaraan dinas baru untuk satuan kerja yang terdampak kerusuhan 30 Agustus 2025 lalu. 

Keterbatasan anggaran membuat pemkab memilih memprioritaskan pemulihan fasilitas perkantoran dan peralatan kerja agar pelayanan publik tetap berjalan.

Kerusuhan yang melanda kompleks Pemkab Kediri kala itu mengakibatkan kerusakan di 18 satuan kerja. Tidak hanya gedung dan sarana perkantoran, 28 unit mobil dinas juga rusak parah, beberapa di antaranya dibakar massa. Dua sepeda motor dinas pun ikut terdampak.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kediri, M Erfin Fatoni mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pemulihan. Namun fokus utama tetap pada penyediaan sarana kerja pokok.

"Total pergeseran dari BTT sekitar Rp 5,4 miliar. Sebagian besar digunakan untuk pengadaan peralatan kantor serta pembangunan ruang kerja sementara bagi SKPD yang terdampak," jelas Erfin, Kamis (2/10/2025).

Erfin menegaskan, alokasi tersebut tidak mencakup pengadaan kendaraan dinas baru. Erfin menyebut, pada tahun anggaran 2025 belum ada rencana penambahan armada dinas karena fokus pemulihan pascakerusuhan. "Saat ini satuan kerja diminta mengoptimalkan kendaraan yang masih ada," imbuhnya.

Meski begitu, Erfin tidak menutup kemungkinan pengadaan kendaraan dinas baru akan masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2026 mendatang. Pasalnya, dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2025 belum ada pos anggaran untuk tambahan kendaraan dinas.

Saat ini, dari total dana BTT sekitar Rp 5 miliar masih disisakan hingga akhir tahun. Dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana pada musim penghujan yang segera datang.

"Prioritas pemkab sekarang adalah menjaga pelayanan publik tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan. Selain itu, dana darurat harus dipersiapkan menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di penghujung tahun," tegas Erfin. ****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved