Sosok Ikrar Nusa Bhakti yang Akui Jokowi Playing Victim di Kasus Ijazah Palsu, PSI Beber Data Survey

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Ikrar Nusa Bhakti, analisis politik yang mengakui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) playing victim di kasus tudingan ijazah palsu. 

Ikrar Nusa Bhakti membantah Jokowi diuntungkan dengan kasus tudingan ijazah palsu yang hingga kini belum selesai. 

"Malah buat saya, nama beliau makin lama makin jelek. Itu juga ngapain dia mau memperpanjang persoalan itu," kata Ikrar dikutip dari tayangan Kompas TV pada Minggu (3/8/2025). 

Meski membantah Jokowi diuntungkan, Ikrar melihat mantan presiden itu merasa menikmati isu ini. 

Hal ini beralasan karena apapun beritanya, apakah positif maupun negatif, namanya akan muncul terus di media. 

Baca juga: Bantah Rismon Sianipar Soal Pengakuan Kasmudjo Dosen Jokowi, Prof Koentjoro: Dia Under Pressure

"Rating TV atau rating buat beliau sendiri, walaupun tidak lagi menjadi presiden, nama dia akan terus muncul. Walaupun dari sisi saya. Kita tahu, rating bisa aja tinggi, tapi bisa saja hasilnya negatif," katanya. 

Ikrar lalu membandingkan Jokowi dan Anies Baswedan yang muncul saat kasus Tom Lembong maupun dugaan korupsi Formula E. 

"Itu juga muncul, waluapun tidak terbukti dia melakukan korupsi tersebut,"katanya. 

Dikatakan Ikrar, Jokowi dan Anies itu berbeda dengan tokoh yang masih menjabat. 

"Kalau seseorang masih menjabat, dalam bahsa komunikasi politik: siapa, bicara apa, dalam channel dan bagaimana dampaknya. Kalau dia tidak pejabat, pasti tidak ada dampak yang besar," katanya. 

Ikrar lalu mengakui di kasus ini Jokowi justru playing victim. 

"Siapa yang meneruskan ijazah palsu. Ya menurut saya, pak Jokowi sendiri. Kalau beliau tidak melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya tidak ada kasus ini berlarut-larut. Kalau dia duduk manis aja di rumah di Solo. Kalau ngeliatin ijazah saja, selesai itu. Dari dulu, selesai itu," tukasnya. 

Pendapat Ikrar Nusa Bakti ini dibantah Beny Papa, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia. 

Menurutnya, isu ijazah palsu yang digulirkan Roy Suryo Cs ini tidak berhasil mempengaruhi publik. 

Dia lalu membeber hasil survey Denny JA yang mengungkap 74,6 persen masyarakat tidak percaya kasus ijazah palsu Jokowi. 

"Kita menyimpulkan, kasus ini hanya untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Masyarakat melihat kasus ini tidak ada kepentingan dengan masyarakat di bawah, sehingga itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa, segelintir orang ini tidak berhasil untuk mempengaruhi persepsi publik," katanya.

Karena kasus ini bukan untuk rakyat banyak, Beny meminta kasus ini cepat selesai. 

"Tapi di lain sisi, kelompok-kelompok yang menuduh itu jalan-jalan terus di media dan media sosial. 
Masyarakat sadar, tidak mungkin dan tidak masuk akal, ijazah jokowi palsu," katanya. 

Disinggung tentang anggapan Jokowi menikmati kasus ini, hal itu dibantah Beny. 

Menurut Beny, Jokowi bereaksi karena kasus ijazah palsu ini upaya mendeskreditkan kewibaaan Pak Jokowi sebagai pribadi maupun mantan presiden. 

"Ini menurunkan kredibitas nama beliau. Makanya itu jadi atensi pak Jokowi. Pak jokowi di posisi ini adalah pihak yang dirugikan," tegasnya. 

Sosok Ikrar Nusa Bhakti

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Ikrar Nusa Bhakti adalah mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).

Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari FISIP UI dan Ph.D. di bidang Sejarah Politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia.

Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat dalam buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, “…Bila ABRI Menghendaki, “Menata Negara, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru (Penerbit Mizan, Bandung); The Fall of Soeharto, Human Security in Asia, serta di jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

Minatnya di bidang kajian politik domestik, militer, dan strategis, serta hubungan internasional telah membawanya menjadi peserta aktif dan/atau presenter dalam seminar serta workshop yang diadakan di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

2 Sosok Sebut Jokowi Diuntungkan

Sebelumnya, Pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo dan  mantan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Profesor Koentjoro menyebut Jokowi diuntungkan dari kasus ijazah palsu.  

Kunto Adi Wibobo berpendapat Jokowi diuntungkan adanya isu tudingan ijazah itu, karena wacana itu sifatnya produktif.

Kunto menyebut kedua pihak, baik Jokowi maupun Roy Suryo cs sebagai penuding dalam analisisnya tersebut dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, KompasTV, Senin (28/7/2025).

“Pak Jokowi juga diuntungkan dengan pemberitaan ini walaupun sisinya negatif, tapi kan pemberitaan apa pun akan menguntungkan bagi Pak Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Marahi Rismon Sianipar karena Kasus Ijazah Jokowi, Prof Koentjoro Tuding Alumnus UGM Ini Bermain

Pihak yang menuntut dan menuding dugaan ijazah palsu pun menurut dia diuntungkan dengan maraknya pemberitaan terkait hal itu.

"Tapi produksi wacana ini menurut saya harusnya didorong ke produktif, seperti revisi Undang-Undang Pemilu," tuturnya.

Sementara Prof Koentjoro yang hadir di program ROSI KompasTV pada Kamis (31/7/2025) malam, awalnya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Rismon Sianipar, sosok yang paling vokal menggugat keabsahan ijazah Jokowi.

“Saya sayang pada Pak Rismon. Saya sungguh-sungguh khawatir Bang Rismon itu dimanfaatkan. Politik itu butuh panggung,” ujar Prof Koentjoro dalam acara tersebut.

Ia menilai bahwa situasi yang sedang berkembang saat ini, di mana isu ijazah palsu terus digaungkan di ruang publik dan media sosial, justru membuka celah bagi aktor-aktor politik tertentu untuk memanfaatkan momentum demi kepentingan pribadi atau kelompok.

“Bang Rismon ini sudah menciptakan post truth di Indonesia. Sudah banyak dukungan. Bahkan dari analisis percakapan di media sosial, ia bisa dibilang sudah menang,” lanjutnya.

Koentjoro meyakini bahwa panggung yang tercipta dari isu ini sangat potensial dimanfaatkan untuk memperkuat citra politik siapa pun yang terlibat, termasuk secara mengejutkan kemungkinan Jokowi sendiri.

“Bisa jadi Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Karena ini adalah panggung yang membuat beliau semakin dikenal. Barangkali kalau isu ini tidak ada, nama Pak Jokowi sudah mulai tenggelam. Tapi karena ini, beliau tetap muncul terus,” ucapnya.

Pernyataan Koentjoro itu memicu pertanyaan lebih lanjut dari host acara, Rosiana Silalahi, tentang siapa sebenarnya pihak yang dimaksud bisa mengambil keuntungan dari situasi ini.

Koentjoro menjawab dengan nada hati-hati, menyiratkan bahwa dalam dunia politik, popularitas sering kali menjadi alat penting untuk mempertahankan pengaruh.

Tudingan itu justru ditanggapi santai Jokowi.

Jika dianggap menguntungkan dia, Jokowi meminta agar tidak ada yang menyangkut patutkan dirinya dan membuat kegaduhan. 

"Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh?," saut Jokowi, sambil tertawa saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (1/8/2025).

Jokowi lalu melanjutkan dengan satir. Jika, dirinya tidak akan dapat keuntungan bila tidak ada kegaduhan ijazahnya itu. 

"Ya, kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya ya jangan gaduh. Nanti saya enggak diuntungkan," jelasnya.

"Kalau enggak gaduh ya kan. Adem adem saya mungkin bisa dirugikan," lanjutnya.

Namun dia tidak menampik, dirinya mendapatkan keuntungan dari polemik yang terjadi.

"Kalau pada senang saya masih diuntungkan ya. Ya buatlah gaduh," kata Jokowi, sambil tertawa kembali. 

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung