Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Jombang Siap Dibuka, Gubernur Jatim Cek Langsung Progres Persiapan

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah mematangkan persiapan peluncuran program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai model pendidikan berasrama bagi anak-anak dari kelompok rentan. 

Pada Jumat (27/6/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon Sekolah Rakyat di kawasan SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Lokasi tersebut, menjadi salah satu dari 19 titik yang dipilih di Jatim, sebagai pelaksana awal program Sekolah Rakyat. 

Agenda peluncuran nasional dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025.

Saat melakukan pengecekan, Khofifah memantau bangunan yang tengah direnovasi, yang nantinya akan difungsikan sebagai ruang belajar dan asrama. 

Rencana awal, di Jombang mencakup pembukaan empat rombongan belajar (rombel), dua setingkat SMP dan dua setingkat SMA yang masing-masing berkapasitas 25 siswa. Totalnya, akan ada 100 siswa yang mengikuti program ini.

“Jawa Timur sudah siap, dan Jombang termasuk salah satu lokasi utama yang akan memulai program ini,” ucap Khofifah saat memberi keterangan kepada media.

Konsep Sekolah Rakyat mengadopsi sistem boarding school, sehingga peserta didik akan tinggal di asrama. 

Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang telah mengadakan sosialisasi kepada para calon peserta didik dan orang tua, terkait sistem pembelajaran serta teknis pelaksanaan program.

Meski saat ini seluruh fasilitas masih bersifat sementara, Khofifah menyampaikan, bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan rencana pembangunan gedung permanen. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bahkan telah menyediakan lahan seluas 5,2 hektare di Desa Tunggorono, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat.

Dari sisi tenaga pengajar dan pegawai, seluruh kebutuhan SDM akan dipenuhi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Proses seleksi dan rekrutmen tenaga pendidik, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Semua guru dan staf akan direkrut langsung oleh Kementerian Sosial, jadi bukan dari daerah,” pungkas Khofifah.