Gubernur Aceh Muzakir Manaf Akan Perjuangkan 4 Pulau yang Masuk Sumut: Wajib Kami Pertahankan

SURYA.CO.ID - Polemik empat pulau yang sebelumnya tercatat sebagai wilayah Aceh namun kini masuk dalam administrasi Sumatera Utara memicu reaksi keras dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem.

Mualem menegaskan, Pemerintah Aceh akan berjuang mengembalikan keempat pulau tersebut karena menurutnya, itu adalah hak rakyat Aceh.

Dalam pertemuan khusus di Pendopo Gubernur Aceh pada Jumat (13/6/2025) malam, Mualem bertemu dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, serta sejumlah rektor kampus di Aceh.

Ia menegaskan bahwa hasil pertemuan itu menyepakati satu hal, keempat pulau tersebut harus kembali ke Aceh.

"Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," kata Mualem, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Baca juga: Sosok Muzakir Manaf atau Mualem, Gubernur Aceh Tolak 4 Pulau Masuk Sumatera Utara, Eks Panglima GAM

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil yang sebelumnya terletak di Kabupaten Aceh Singkil.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan empat pulau di Aceh tersebut masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Keputusan ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Keempat pulau tersebut ditetaplan sebagai wilayah Sumatera Utara, dengan dasar penarikan batas wilayah darat.

Siapkan Langkah Politik dan Administratif

Pemerintah Aceh berencana melakukan langkah awal dengan pendekatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2025.

"Langkah kami pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi dan politik. Ya ke Kemendagri, Pemerintah Pusat," jelas Mualem

Muzakir menyebut akan menyampaikan sejumlah poin penting dalam pertemuan tersebut, termasuk bukti historis dan administratif bahwa pulau-pulau tersebut milik Aceh.

Namun, Mualem tidak merinci poin-poin tersebut.