Terlanjur KPAI Minta Hentikan, Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Dilirik 2 Daerah di Jateng

SURYA.co.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terlanjur mendesak agar program kirim siswa nakal ke barak militer dihentikan.

Tapi kini, dua kepala daerah di Jawa Tengah malah melirik program gebrakan Dedi Mulyadi tersebut.

Wacana ini muncul sebagai respons terhadap kenakalan remaja seperti vandalisme, aksi kreak, dan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di wilayahnya Ide dua kepala daerah ini juga mendapat respons dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Siapa saja mereka dan apa respons Ahmad Luthfi?

1. Wali Kota Solo

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan akan mengirim remaja yang berusia 18 tahun ke atas dan melakukan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum (Trantibum) ke barak militer.

Ia juga menyebut bahwa untuk pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring), pengiriman ke barak tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter.

"Tentunya di Solo bagi anak-anak usia 18 tahun ke atas yang melakukan vandalisme, (pelanggaran) ketertiban dan ketentraman umum (trantibum).

Kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masih dilakukan pembinaan normal," ujar Respati setelah menghadiri Rapat Kerja Musrenbang Jawa Tengah 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (26/5/2025), melansir dari Kompas.com.

"Kalau itu ada namanya Tipiring, tindak pidana ringan, tapi perlu ada pembinaan supaya ada perubahan karakter dari anak-anak," katanya.

Meski demikian, Respati menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap dikedepankan untuk mencegah anak-anak mengulangi perbuatannya.

"(Penerapan pidana) tergantung pelanggarannya, tapi kami akan secara persuasif supaya anak-anak tidak mengulangi lagi dan ke depan tidak ada lagi hukuman tapi ada pendidikan karakter," katanya.

Baca juga: Terlanjur Dedi Mulyadi Senang Program Siswa Masuk Barak Militer Berhasil, KPAI Masih Saja Mengkritik

2. Wali Kota Semarang

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan menerapkan metode serupa untuk remaja pelanggar seperti pelaku aksi kreak, tawuran, dan ugal-ugalan.

Agustina mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan mengirimkan tim untuk mempelajari langsung praktik pembinaan di barak militer ala Jawa Barat.

"Saya hanya membacanya dari media dan itu menurut saya bukan hal yang bisa diikuti secara langsung begitu. Saya harus pelajari dulu," katanya di Balai Kota Semarang, Senin (19/5/2025).