Rekam Jejak Refly Harun yang Sebut UGM dan Jokowi Blingsatan karena Tawarkan Kasmudjo Bantuan Hukum

SURYA.co.id - Inilah rekam jejak Refly Harun yang menyebut pihak Universitas Gajahmada (UGM) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) blingsatan usai ijazahnya disoal. 

Pernyataan Refly Harun itu menanggapi sikap Jokowi dan UGM yang menawarkan pendampingan hukum kepada Kasmudjo, pensiunan dosen yang digugat ke pengadilan terkait ijazah Jokowi.

Seperti diketahui, pada Selasa (13/5/2025) Jokowi mendatangi rumah Kasmudjo di Sleman, Jogjakarta.  

Jokowi mengaku menawarkan bantuan hukum kepada Kasmudjo karena digugat ke PN Sleman. 

Jokowi mengatakan alasan utama dirinya menawari bantuan hukum kepada Kasmudjo adalah karena sang dosen sudah berusia lanjut.

Baca juga: Sosok Andi Pramaria Teman Seangkatan Jokowi yang Siap Bersaksi di Kasus Ijazah, Beber Soal Kacamata

Namun, Kasmudjo sudah dibantu oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM tentang penyediaan tim hukum.

"Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengonfirmasi mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Eh, ternyata sudah dibantu (disediakan tim hukum bagi Kasmudjo) oleh Fakultas Kehutanan UGM," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/5/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi mengatakan Kasmudjo tidak ambil pusing tentang gugatan yang dilayangkan ke PN Sleman.

"Ya, beliau biasa saja," tuturnya.

Sementara itu, Kasmudjo mengaku belum siap untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan kepada dirinya.

Sebab, dia belum pernah bersidang sebelumnya.

"Nggak siap. (Karena) saya menghadapi macem-macem itu (proses persidangan) saya belum pernah," kata Kasmudjo pada Rabu (14/5/2025) siang di kediamannya, dilansir YouTube Kompas TV.

Kendati demikian, dia mengatakan soal proses persidangan, sudah berkoordinasi dengan pihak Fakultas Kehutanan UGM.

Kasmudjo menuturkan, seluruh proses persidangan telah diserahkan ke pihak fakultas.

"Saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah, urusan perdata, atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas, sudah bilang, 'semua, nanti suruh ke sini (Fakultas Kehutanan), Pak, nanti kita jawab semua,'" tegasnya.

Menanggapi hal ini, Refly Harun malah menilai pihak Jokowi dan UGM seolah gelisah mengetahui Kasmudjo digugat di PN Sleman.

Sebab, Jokowi bergerak langsung, dengan berkunjung atau sowan ke rumah Kasmudjo. Sementara, UGM juga kabarnya sudah melakukan koordinasi.

Kedua pergerakan ini berkaitan dengan bantuan untuk Kasmudjo.

Menurut Refly, seharusnya jika tidak ada masalah, tinggal dihadapi saja gugatannya, apalagi jika informasi perkara ijazah ini solid dan terkoneksi dengan baik.

"Karena Kasmudjo digugat oleh seseorang di Pengadilan Negeri Sleman, rupanya ini membuat baik UGM maupun Jokowi blingsatan," kata Refly.

"Jokowi mendatangi Kasmudjo, UGM juga sudah berkoordinasi. intinya adalah mereka akan menawarkan bantuan kepada Kasmudjo, bantuan hukum karena gugatan tersebut," tambahnya.

"Padahal kalau kita lihat ya gugatan-gugatan seperti itu, sebenarnya kalau seandainya secara substantif tidak ada masalah, ya sudah hadapi saja. Karena, kalau memang informasinya solid, connected satu sama lain, ya selesai. Nggak perlu ada tawaran bantuan hukum dan lain sebagainya," lanjutnya.

"Karena Kasmudjo cukup datang dan kemudian menjelaskan apa yang dia alami atau ketahui atau catat dan lain sebagainya," katanya.

Akan tetapi, Refly menilai ada banyak informasi yang tidak terkoneksi dengan baik, utamanya terkait status Kasmudjo, apakah dia merupakan dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik Jokowi.

Belum lagi, ada video lawas yang viral. Video itu memperlihatkan Jokowi saat awal menjabat sebagai presiden menyebut bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya yang dikenal galak.

Dalam video tersebut Kasmudjo hanya terlihat mengangguk-angguk saat Jokowi melontarkan pernyataannya itu.

Namun, Refly menilai reaksi Kasmudjo ini bisa dimaklumi sebab ada perbedaan relasi kuasa antara sang dosen dan Jokowi.

"Walaupun, ketika dia [Kasmudjo, red] mengangguk-angguk tertawa dibilang sebagai dosen yang killer waktu membimbing skripsi Pak Jokowi, itu bisa dikatakan pembohongan publik. Tetapi orang bisa memahaminya, karena dia tidak mungkin membantah, baik pada waktu itu maupun pada waktu lain. Karena yang dibantah adalah orang yang punya kekuasaan di Indonesia, orang nomor satu. Bagaimana mungkin membantah?" papar Refly.

"Ya, saya pernah apa membaca soal kebijakan, soal superior dan inferior misalnya. Jadi dalam konteks relasi antara Kasmudjo dan Jokowi, Kasmudjo ini jauh inferior, sehingga dia tidak mungkin kemudian mengatakan lain selain apa yang dikatakan oleh Presiden pada waktu itu," tandasnya.

Siapakah Refly Harun?  

Berikut rekam jejaknya: 

1. Alumnus UGM 

Melansir dari Wikipedia, Refly Harun lahir 26 Januari 1970.

Ia adalah seorang pakar hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia.

Refly mengenyam pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia juga aktif di kampus sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, seperti tertulis di situs UGM.

Setelah lulus pada tahun 1995, ia memulai kariernya menjadi wartawan. Ia menjadi wartawan di Media Group.

2. Wartawan, dosen hingga peneliti

Di tengah perjalanannya sebagai pemburu berita, rasa intelektualnya makin membara.

Dia akhirnya memutuskan berhenti dari dunia jurnaslitik dan masuk ke dunia akademisi.

Ia melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum dan program S3-nya di University of Notre Dame, Amerika Serikat.

Karier intelektualnya diuji di lapangan.

Dia mulai menjadi narasumber, pembicara, dan pengamat persoalan hukum tata negara, sengketa Pilkada, dan Pilpres.

Dia juga aktif sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO).

3. Staf ahli hakim MK

Selain itu, dia menjadi staf ahli salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan dia pernah ditunjuk menjadi ketua tim Anti Mafia MK oleh Ketua MK, Mahfud MD.

Sejak itu namanya makin bersinar. Ia sering menjadi penulis lepas, narasumber, dan muncul di layar kaca.

4. Dicopot dari BUMN

Pasca pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, ia masuk staf ahli presiden.

Tak lama menjadi staf ahli, ia ditunjuk menjadi Komisaris Utama Jasa Marga.

Refly sebagai akademisi aktif mengajar sebagai dosen tetap Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara.

Refly pernah menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Pelindo I.

Namun, jabatan itu dicopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 2020. 

Selain mencopot Refly, Erick juga mencopot tiga komisaris lainnya. Mereka adalah Heryadi, Bambang Setyo Wahyudi  dan Lukita Dinarsyah Tuwo. Dengan demikian, ada empat komisaris Pelindo I yang diberhentikan dari jabatannya pada hari Senin (20/4/2020).

Kemudian sebagai gantinya, Erick menambah lima komisaris baru. Artinya ada tambahan satu jabatan komisaris dari sebelumnya.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, alasan pencopotan Refly Harun dan tiga direksi lainnya dalam rangka refreshing saja. 

"Perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang. Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Senin (20/4).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Refly Harun Bilang Ada Hakim MK yang Lurus Mau Ditembak: 'Kita Harus Lawan Ini Semua'