Pungutan Sekolah di Bojonegoro Jadi Bahasan Dalam 'Sapa Bupati', Dindik Pastikan Tidak Terjadi Lagi

Kebijakan ini diberlakukan menyusul pengangkatan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi PPPK Pemkab Bojonegoro. 

Dengan demikian, dana BOS yang sebelumnya banyak digunakan untuk menggaji tenaga pendidik non-ASN, kini bisa dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional sekolah.

"Sejak tahun 2024, kami sudah mengeluarkan kebijakan tidak ada lagi komite sekolah dalam bentuk apa pun," tegas Zamroni.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada lagi penarikan iuran bulanan seperti SPP di seluruh SD dan SMP negeri di Bojonegoro. "Untuk iuran bulanan atau SPP, kami pastikan sudah tidak ada di sekolah-sekolah negeri," ujarnya.

Zamroni mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Jika ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke Dindik.

"Kalau masih ada sekolah yang menarik iuran bulanan, silakan lapor kepada kami. Akan langsung kami tindaklanjuti," janji Zamroni.

Sebagai informasi, Sapa Bupati ini merupakan salah satu dari program quickwin 100 hari pemerintahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

Program ini bertujuan menyerap aspirasi publik dan menyampaikan keluhan serta kritikan secara langsung kepada Pemkab Bojonegoro. Semua itu langsung dijawab dan ditanggapi oleh Bupati dan wakil Bupati serta Dinas terkait. *****