Aliansi Inklusi Jombang Tinjau Raperda PPA, Minta Penyusunannya Libatkan Suara Korban dan Komunitas

Beberapa pasal masih bersifat normatif dan belum didasarkan pada kendala korban dan pendamping korban sesuai dengan konteks di daerah.

Dan belum menegaskan mekanisme pelindungan yang komprehensif, termasuk aspek pendanaan, layanan terpadu, hingga perlindungan saksi dan korban.

Ada beberapa poin yang dikritik Aliansi Inklusi Kabupaten Jombang karena dinilai belum melindungi korban, seperti struktur pelaksanaan kebijakan masih berfokus ada satu payung kelembagaan integratif.

Kemudian poin terkait lemahnya elemen kunci perlindungan korban. Lalu poin rumah aman yang belum aman secara prinsip. 

Poin lainnya yakni terkait pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai urgensi pencegahan yang masih gagal dipahami.  

Selanjutnya ada poin sistem perlindungan korban belum terintegrasi dengan sistem kesehatan dan jaminan perlindungan sosial. Dan poin terkait lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Raperda PPA. 

Aliansi Inklusi Jombang mendorong agar proses penyusunan Raperda ini terbuka, inklusif, dan melibatkan suara-suara korban serta komunitas yang selama ini berjuang langsung di lapangan.

"Harapannya, regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen hukum sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang nyata dan berpihak," ungkapnya.

Pihaknya juga mendesak agar DPRD dan Pemkab Jombang tidak berhenti pada pendekatan legal formal. "Tetapi juga memastikan raperda ini menjadi instrumen hukum yang berpihak kepada korban serta mampu menjawab realitas sosial yang dihadapi perempuan dan anak di Jombang," pungkasnya.  ****