Setelah Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Dedi Mulyadi Kini Dituntut Driver Ojol Untuk Buat Ini

"Aksi hari ini adalah aksi kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon karena tidak hadir di hadapan kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," ucap Tryas.

Aksi dimulai dari pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai lokasi kumpul awal, dilanjutkan ke kantor Grab di CSB Mall, lalu berakhir di Kantor Wali Kota Cirebon.

Di kantor Grab, massa sempat membakar ban bekas, sedangkan di Kantor Wali Kota terjadi aksi saling dorong dengan aparat saat massa mencoba masuk halaman.

Mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan. 

Karena tidak ada titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali dengan jumlah lebih besar.

"Kami sangat kecewa, tapi kami akan datang kembali minggu depan dengan jumlah massa yang lebih besar. Jangan salahkan kami ketika minggu depan kita akan lebih ekstrem dari ini," jelas dia. 

Dedi Mulyadi Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya

Sebelumnya, Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Barat berani menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Gabryel Alexander Erwiorry menantang Dedi Mulyadi terkait sikapnya tentang premanisme dan rencana pembentukan Satgas Antipremanisme di seluruh Jawa Barat. 

Menurut Gabryel sikap Dedi Mulyadi terkait premanisme ini terlalu tendensius. 

Hal ini terkait ucapan Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas, tendensius.

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Baca juga: Usai Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Berantas Premanisme, Dedi Mulyadi Malah Minta Maaf

Menurut Gabryel, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. 

Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. 

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," katanya.