Berita Viral

Kemarahan Dedi Mulyadi ke Priguna Dokter PPDS Anestesi Unpad yang Rudapaksa Keluarga Pasien: Tegas

Dedi Mulyadi menunjukkan kemarahannya kepada Priguna Anugerah Pratama alias PAP (31), dokter residen anestesi di RSHS Bandung.

Kolase youtube Dedi Mulyadi dan Tribun Jabar
DOKTER TERSANGKA RUDAPAKSA - (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, (kanan) Priguna Anugerah Pratama, dokter residen tersangka kasus dugaan rudapaksa terhadap anak keluarga pasien Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. 

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menunjukkan kemarahannya kepada Priguna Anugerah Pratama alias PAP (31), dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Dedi Mulyadi meminta agar Priguna dihukum secara tegas.

Meski nantinya ada upaya-upaya perdamaian.

Menurut Dedi Mulyadi, hal ini bertujuan agar kepercayaan masyarakat kembali terbangun.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu.

Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi dikutip dari Antara, Sabtu (12/4/2025).

Dedi mengatakan, yang dia persoalkan bukan telah adanya perjanjian damai dengan pihak korban, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

Baca juga: Imbas Priguna Anugerah Rudapaksa Keluarga Pasien RSHS Bandung, Menkes Wajibkan Ini Untuk Dokter PPDS

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. 

Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat. 

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran.

Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved