Rekam Jejak Amirul Wicaksono, Direktur IT Bank DKI yang Dipecat Pramono Anung Imbas Gangguan Layanan

SURYA.co.id - Sosok Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, jadi sorotan dalam kasus gangguan layanan yang dialami bank tersebut.

Pasalnya, Amirul langsung dipecat oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung gara-gara insiden tersebut.

Keputusan ini diumumkan Pramono dalam rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada 8 April 2025.

 Ia juga menginstruksikan pelaporan masalah ini ke Bareskrim untuk proses hukum lebih lanjut, menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono sebagaimana dikutip dari unggahan video di Instagram pribadinya, Rabu (9/4/2025).

Lantas, seperti apa rekam jejak Amirul Wicaksono?

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Amirul Wicaksono adalah seorang profesional di bidang perbankan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang signifikan.

Baca juga: Duduk Perkara Gangguan Layanan Bank DKI: Pramono Anung Copot Direktur IT dan Lapor ke Bareskrim

Ia meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1994, dan kemudian memperoleh gelar Magister Manajemen dari universitas yang sama.

Karier Amirul dimulai di Divisi Teknologi Informasi pada tahun 1997.

Sebelum bergabung dengan Bank DKI, ia menjabat sebagai Vice President di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Di Bank DKI, Amirul menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Operasional.

Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam berbagai inisiatif, termasuk kerja sama dengan PT Amazon Web Services Indonesia dan PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) untuk memanfaatkan teknologi cloud computing dalam rangka memperkuat layanan digital Bank DKI.

Namun, pada 8 April 2025, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberhentikan Amirul dari posisinya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI.

Keputusan ini diambil menyusul gangguan layanan transaksi perbankan yang terjadi selama sepekan, yang dinilai melibatkan unsur internal.

Duduk Perkara Gangguan Layanan Bank DKI

Diketahui, Layanan Bank DKI mengalami gangguan serius sejak 29 Maret 2025.

Nasabah mengeluhkan kegagalan transaksi QRIS, ATM Bersama, dan transfer antar bank. 

Gangguan ini disebut terjadi akibat aktivasi otomatis sistem keamanan internal.

Imbasnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencopot Direktur Teknologi Bank DKI dan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Gangguan sistem pertama kali dikeluhkan publik sejak 29 Maret 2025, terutama terkait kegagalan transaksi melalui QRIS, ATM Bersama, dan layanan transfer antar bank.

Keluhan meningkat saat momentum mudik dan libur Lebaran, ketika layanan perbankan sangat dibutuhkan.

Contoh keluhan muncul dari akun X (Twitter) @erza*22:

“Hey @bank_dki sampai kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampai sekarang enggak bisa transaksi apa pun.”

Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh aktivasi otomatis sistem keamanan internal.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol untuk menjaga stabilitas sistem dan mencegah risiko peretasan.

“Fitur pemulihan keamanan aktif pada 29 Maret, sehingga membatasi transaksi lintas jaringan (off-us) sementara,” ujar Agus dalam siaran pers, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa sejak saat itu, tim teknis bekerja 24 jam untuk memulihkan sistem secara bertahap, dimulai dengan layanan ATM Off-Us yang kembali aktif pada 7 April 2025.

Agus menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman, dan tidak ada kebocoran informasi atau kerugian saldo selama proses pembatasan berlangsung.

Bank juga membuka kanal pengaduan 24/7 untuk menampung aspirasi dan keluhan nasabah.

“Kami komit menyelesaikan seluruh permasalahan nasabah sesuai prinsip Pelindungan Konsumen, Prudential Banking, dan GCG.”

Gubernur Pramono menilai ada potensi keterlibatan internal dalam insiden ini.

Ia langsung memerintahkan laporan ke Bareskrim dan menegaskan tidak akan mentolerir intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan Pemprov sendiri.

“Enggak mungkin ini enggak melibatkan orang dalam. Siapa pun yang intervensi, akan saya tindak. Ini untuk membangun kepercayaan publik.”

Pramono menegaskan bahwa gangguan ini harus menjadi yang terakhir.

Ia mengisyaratkan rencana membawa Bank DKI go public (IPO) dalam enam bulan ke depan, sebagai bagian dari transformasi menyeluruh.

“Bank DKI ini harus IPO. Masalah akar di sektor IT harus dibedah. Tidak boleh lagi ada gangguan keempat.”

Insiden gangguan Bank DKI membuka banyak pertanyaan terkait kesiapan sistem IT perbankan dan perlindungan konsumen.

Di tengah tekanan publik, langkah cepat dan terbuka dari Pemprov DKI dan manajemen Bank DKI menjadi ujian penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi institusi keuangan daerah.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id