Selain Gus Fawait Bupati Jember, 3 Kepala Daerah Ini Juga Tolak Mobil Dinas Baru, Ada Pilih Gerobak

SURYA.co.id - Selain Bupati Jember Gus Fawait, ternyata ada 3 Kepala Daerah lain yang juga tegas menolak mobil dinas baru.

Malah salah satunya ada yang memintah agar anggarannya dialihkan untuk membeli gerobak sampah.

Bahkan, ada juga yang mengalihkannya untuk pembangunan rumah untuk para duafa.

Diketahui, Bupati Jember Gus Fawait atau Muhammad fawait jadi sorotan usai mengalihkan Rp 10 miliar anggaran mobil dinas baru untuk perbaikan jalan.

Pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas memang menjadi sasaran pertama dalam penghematan atau efisiensi anggaran di Pemkab Jember.

Dengan nilai Rp 10 miliar, anggaran yang semula untuk belanja kendaraa di beberapa OPD itu dialihkan untuk membiayai infrastruktur jalan.

Baca juga: Rekam Jejak Gus Fawait, Bupati Jember yang Alihkan Rp 10 M Anggaran Mobil Dinas Untuk Perbaiki Jalan

Bupati Jember, Muhammad Fawait menjelaskan, pengalihan anggaran tersebut untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Sesuai perintah pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran yang tidak bersentuhan terhadap masyarakat secara langsung," kata Gus Fawait, Selasa (25/3/2025).

Menurutnya, ada anggaran sekitar Rp 10 miliar yang dapat dihemat dan dialihkan untuk perbaikan jalan.

"Anggaran Rp 10 miliar tentu belum cukup untuk infrastruktur jalan, kami akan ambilkan lagi dari hasil efisiensi anggaran di sektor lain," kata Gus Fawait.

Gus Fawait berharap, pengalihan anggaran ini bisa membantu memperbaiki jalan di Jember yang rusak, supaya mobilitas masyarakat berjalan lancar.

"Insya Allah ini akan membantu memperbaiki jalan rusak dan lubang-lubang yang mulai dikeluhkan masyarakat," tegasnya. 

Selain Gus Fawait, ternyata kepala daerah lain ada juga yang melakukan hal serupa.

Siapa saja mereka?

1. Bupati Bireuen

Bupati Bireuen, Mukhlis, jadi sorotan warganet lantaran keputusannya meminta agar anggaran mobil dinas dialihkan untuk memperbaiki rumah dhuafa.

Kabar Mukhlis menolak mobil dinas ini viral, salah satunya diunggah instagram @aceh.viral.

Dalam captionnya disebutkan bahwa anggaran mobil dinas senilai Rp 4 miliar dialihkannya untuk membantu memperbaiki rumah dhuafa.

"Disaat kepala daerah lainnya berlomba-lomba membeli mobil dinas baru, Bupati Bireuen, Mukhlis malah menolak anggaran pembelian mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati yang mencapai Rp 4 Miliar.

Mukhlis memerintahkan anggaran mobil dinas yang dialokasikan kepada dirinya dan Wakil Bupati dialihkan menjadi bantuan rumah duafa bagi warga Bireuen." tulis dalam captionnya.

Baca juga: Kekayaan Gus Fawait, Bupati Jember yang Alihkan Rp 10 M Anggaran Mobil Dinas Untuk Perbaiki Jalan

Mukhlis yang juga Ketua DPD Golkar Bireuen, menargetkan selama lima tahun pemerintahannya, akan membangun ribuan rumah duafa bagi warga yang membutuhkan.

Mukhlis memiliki jaringan koneksi yang mumpuni di pusat, sehingga bisa melobi anggaran APBN untuk membantu rakyat Bireuen.

Mukhlis juga memerintahkan pejabat Bireuen untuk lebih peka dan peduli dengan kondjsi masyarakat, anggaran harus prioritas untuk kesejahteraan rakyat.

2. Wali Kota Yogyakarta

Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta jadi sorotan karena menolak mobil dinas baru.

Hasto bahkan lebih memilih untuk pengadaan gerobak sampah.

Anggaran untuk pengadaan mobil dinas mencapai Rp 3 miliar, Wali Kota Yogyakarta pilih menggunakannya untuk beli gerobak sampah.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menolak anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk mobil dinas.

Menurut Hasto, efisiensi angggaran diaplikasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan program-program urgent.

Kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Yogya ini selaras dengan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Menolak anggaran Rp 3 miliar untuk mobil Dinas, Hasto menilai mobil dinas saat ini masih berumur 4 sampai 5 tahun, dan masih layak untuk digunakan sebagai mobil dinasnya.

Dia berpendapat, anggaran untuk mobil dinas baru senilai Rp 3 miliar lebih baik diperuntukkan untuk gerobak sampah.

“Anggarannya (pengadaan mobil dinas) kan bisa sampai Rp 3 miliar untuk saya dan pak wakil. Itu lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah,” ujarnya saat ditemui sesuai serah terima jabatan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025), seperti dikutip dari Bangkapos.com.

Mantan Bupati Kulon Progo ini mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar akan direfocusing pada perubahan dan digunakan untuk membuat 600 gerobak sampah.

Pihaknya pun sudah menghitung, untuk membuat gerobak sampah menyasar sekitar 600 RW di Kota Yogyakarta, dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp3 miliar, dengan harga per unit Rp5 juta.

“Saya akan buat 600an sesuai dengan jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh tiga koma sekian miliar dengan rata-rata unitnya Rp 5 juta,” ujarnya.

“Ngapain saya dibelikan mobil dinas wong mobil dinas yang lama masih bagus, ngapain dibelikan mebel baru gak usah mebel lama masih ada. Itu juga bisa untuk sampah (menangani),” ucapnya.

3. Bupati dan Wabup Probolinggo

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di Jawa Timur (Jatim), kini tengah mengusulkan empat mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih, Gus dr Mohammad Haris (Gus Haris) dan Ra Fahmi AHZ (Lora Fahmi) dalam menunjang operasionalnya.

Namun, keduanya menolak dua dari empat unit mobil dinas baru yang direncanakan Pemkab Probolinggo.

Sebab, Gus Haris dan Lora Fahmi mengaku mengutamakan skala prioritas program pembangunan daerah, sebagaimana visi misinya dalam kampanye gelaran Pilkada serentak 2024.

Dua unit mobil dinas yang ditolak itu, diperuntukkan bagi istri Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, untuk mobilisasi kegiatan PKK.

Dalam artian, Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih hanya menerima 2 unit mobil dinas saja.

Bupati Probolinggo terpilih, Gus Haris menegaskan, jika dirinya bersama Wabup Probolinggo terpilih, Lora Fahmi lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk program prioritas daerah demi kepentingan masyarakat.

"Kami sepakat untuk menolak dua mobil dinas tersebut. Mengingat kondisi daerah dan banyaknya PR (Pekerjaan Rumah, red) yang harus segera diselesaikan," kata Gus Haris, Senin (13/1/2025).

Keputusan penolakan mobil dinas baru itu, lanjut Gus Haris, diambil lantaran kondisi daerah saat ini masih sangat memprihatinkan.

Sehingga, ia bersama Lora Fahmi lebih mengutamakan program percepatan pembangunan.

"Sehingga anggaran dua unit mobil tersebut dapat dialokasikan pada program lainnya yang mungkin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo," ungkapnya.

Gus Haris juga menyebut, jika dirinya dan Lora Fahmi sejatinya tidak membutuhkan kendaraan dinas baru tersebut.

Sebab, progam yang telah mereka canangkan, tetap menjadi prioritas utama nantinya.

"Dua unit saja untuk bupati dan wakil bupati, jika itu sudah menjadi aturan. Untuk ketua dan wakil PKK tidak usah. Meskipun sejatinya kami tidak membutuhkan itu," tegas  Gus Haris.

"Banyak PR lain yang harus segera dikerjakan. Anggaran APBD terbatas ini, harus benar-benar digunakan secara efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin membebani anggaran dengan pengeluaran yang sifatnya tidak krusial," pungkasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id